DPR Pantau Pergerakan Harga Sembako Jelang Ramdhan dan Lebaran

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menjelaskan jika Komisi IV DPR terus memantau pergerakan harga, meski dari sisi stok semuanya aman dan terkendali. Untuk pangan pokok beras semuanya digenjot untuk persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1438 H.

Termasuk untuk ketersediaan daging, pemerintah sudah memutuskan menambah impor daging kerbau sehingga untuk seluruh kebutuhan menjadi kebutuhan sehari-hari sudah dinyatakan cukup.

Demikian disampaikan politisi Demokrat itu pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (23/5/2017). Bahkan untuk bisa memberikan efek jera terhadap para penimbun ini perlu dicatat bahwa undang-undang pangan Nomor 18 Tahun 2012 sudah memberikan sanksi yang cukup berat bagi para penimbun kemudian para spekulan. “Yang membuat harga naik dan menyusahkan masyarakat berarti ada penimbunan,” ujarnya.

Dari ketiga aspek tersebut sebenarnya bisa dijadikan pasal untuk bisa menjerat terhadap para penimbun atau para spekulan di pasar hukumannya adalah 7 tahun penjara, dan Rp 100 miliar dendanya. Sehingga hukuman yang keras ini semestinya bisa dijadikan dasar untuk aparat penegak hukum dengan institusinya.

“Jadi, tidak perlu dibentuk Satgas pengawasan pangan tapi ini harus sudah menjadi tindakan hukum karena memang undang-undang sudah memberikan satu rujukan atau pendelegasian untuk menindak siapapun pelaku terhadap para penimbun atau para pelaku pangan, pelaku usaha pangan yang melakukan spekulasi harga sehingga harga naik dan membuat susah masyarakat,” tambahnya.

Yang ketiga kata Herman, tentu ketersediaan ataupun stok yang cukup ini belum tentu bisa meredam seutuhnya untuk stabilisasi pangan, karena banyak aspek yang biasanya menjelang Idul Fitri ini ada pergeseran konsumsi. Misalkan Jakarta sekarang penduduknya sekitar 10 juta, nanti di Idul Fitri tinggal 4 juta jiwa, karena selebihnya pulang kampung. Demikian pula di kota-kota besar situasinya juga sama bahkan di Pesantren juga demikian.

Nah, atas pergeseran pola konsumsi selama minimalnya adalah + 10 dan – 10 hari H, apakah pemerintah juga sudah antisipasi di sisi itu karena kalau tidak, juga akan menjadi sebuah faktor terhadap kenaikan harga-harga.

Menurut Herman, selain spekulan pergerakan harga juga dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penimbunan, pergeseran konsumsi dan distribusi karena memang menjelang Ramadhan dan Idul Fitri biasanya H – 7 dan + 7 H biasanya distribusi terhenti, karena sebagian besar menghentikan kegiatannya dan mudik ke kampung.

Karena itu kata Herman, yang bisa dilakukan adalah intervensi pasar ataukah menindak para pelakunya yang dengan seenaknya menaikkan harga yang tidak wajar ini, yang tentu harus diawasi DPR sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksinya) dalam melakukan pengawasan, pemantauan harga. “Kami mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga tersebut. Kalau kosong pasti spekulan akan masuk dan memanfaatkan momentum ini untuk mencari keuntungan pribadi,” jelasnya. (gardo)