Komisi D Dihimbau Kemensos, Membuat Regulasi CSR untuk Mengentaskan Kemiskinan

Komisi D DPRD Jombang saat berkunjung di Kemensos RI

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Masih lemahnya perekonomian membuat angka kemiskinan di Jawa Timur, terutama di perkotaan meningkat 22 persen atau 1,57 juta jiwa. Jumlah tersebut berbanding balik, di pedesaan, masyarakat miskin justru menurun 0,34 persen atau lebih dari 3,20 juta. Jumlah penduduk miskin di Jatim sebesar 12,34 persen pada Maret 2015, turun menjadi  12,28 persen pada September 2015, atau hanya turun 0,06 persen.

Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, membuat beberapa program, semisal pada tahun 2017 untuk mempercepat dan memperluas dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur terus dilakukan salah satunya melalui program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) yang disosialisasikan sampai ke daerah.

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com, dari 1.3 juta masyarakat di Jombang, terdapat 450 ribu orang yang menggunakan fasilitas Kartu Jombang Sehat (KJS), yang artinya tingkat kemiskinan di Jombang cukup tinggi. Hal inilah yang membuat pihak legislatif (red: DPRD) Jombang, yakni Komisi D, berkunjung ke Kementrian Sosial, untuk mencari solusi menangani masalah kemiskinan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi D yakni Mulyani Puspita Dewi,SE, MH, pada kanalindonesia.com, pihaknya menuturkan,” pemerintah pusat membuat 10 program prioritas dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satunya Indonesia bebas dari anak jalanan, sinergisitas antara pemprov dan Pemkab harus dijalankan, karena semua program dari Kemensos turunnya di Provinsi,” ujarnya.(25/05/2017)

Masih menurut penjelasan Dewi,” kemudian program di teruskan pada kabupaten masing-masing sesuai dengan komunikasi yang di lakukan. Bukan hanya itu Kemensos juga menghimbau pada pihak eksekutif dan legistalif jombang dalam penyusunan regulasi tentang  Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), dimana salah satunya harus ada pasal untuk memberikan sanksi pada perusahaan yang tidak melaksanakan program dalam rangka pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Lanjut Dewi,” sinergisitas antara OPD terkait bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing di dalam menyelesaikan persoalan tersebut,” paparnya.

Saat disinggung apakah langkah yang akan diambil oleh pihaknya (red: komisi D) untuk mengatasi masalah kemiskinan di Jombang, Dewi mengatakan,” komisi D berharap untuk pengentasan kemiskinan di kabupaten Jombang dengan melibatkan seluruh elemen terkait pertanggung jawaban pada masing-masing tupoksi kerja bidang masing-masing, sehingga akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk itu perlu sekali di efektifkan peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di kabupaten Jombang,” pungkasnya.(elo)