Carut Marutnya Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Jombang, di Soal LSM

Joko Fattah Rochim ketua FRMJ

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Carut marutnya, pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) disejumlah Desa di Jombang, nampaknya menuai sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), hal ini menyusul adanya penolakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sejumlah Desa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur.

Hal ini disampaikan oleh Joko Fattah Rochim ketua FRMJ, saat ditemui kanalindonesia.com pihaknya mengatakan,” beberapa perubahan alih fungsi lahan ataupun pembangunan sarana prasaran Desa yang dibangun dengan Dana Desa, sejumlah masalah muncul karena alih fungsi itu tidak ada dasar hukumnya. Dan nampak sekali satuan kerja terkait yakni dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes), Kabupaten Jombang seolah-olah lepas tanggung jawab,” ujarnya.(28/05/2017)

Masih menurut Fattah, ”  alih fungsi lahan untuk pembangunan sarana prasaran Desa apakah ada dasar hukumnya, karena izin mendirikan bangunannya (IMB) tidak dapat muncul, karena tidak ada sertifikat kepemilikan tanahnya” tegasnya.

Lanjut Fattah,” selain itu waktu saya tanyakan ke dinas terkait yakni Bapemas Pemdes, kepala Dinasnya memperbolehkan, dengan dalih boleh karena ada keputusan mentri Desa, namun saat saya tanya terkait, hasil audit BPK LPJ sejumlah Desa ditolak dan sempat dari dinas Bapemas Pemdes di panggil ke Pemprov Jatim, kan kesemuanya itu dikarenakan tidak adanya IMB pembangunan sarpras, seperti di Desa Pulo Lor, Desa Menganto, Desa Denanyar. Belum lagi di kecamatan Mojowarno, Dana Desa dipergunakan untuk pembibitan, hampir diseluruh Desa, dan itu bagaimana nanti LPJ nya” tanyanya.

Saat disinggung apa langkah yang diambil oleh pihaknya, pria yang akrab disapa Cak Fattah ini mengatakan,” beberapa perkara itu sudah dilaporkan oleh warga ke Kejaksaan Negeri, kita hanya akan mengawal bagaimana langkah Kejaksaan menangani perkara ini,” pungkasnya.(elo)