Selama 2 Jam, Kantor DPRD Jatim Digeledah Lagi oleh KPK

suasana di Kantor DPRD Jawa Timur

KANALINDONESIA.COM, SURABAYA : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah beberapa ruangan di DPRD Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan setelah KPK menetapkan 6 tersangka kasus dugaan suap di DPRD Jatim.

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com, pada hari Rabu 7 Juni 2017, sekitar pukul 09.30 WIB, petugas KPK kembali mendatangi kantor DPRD Jatim di Kota Surabaya. Dan petugas dari KPK melakukan penggeledahan selama dua jam. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Jatim, yakni Freddy Poernomo dari fraksi Partai Golkar. “Penggeledahan sesuai dengan standar operasi dan tak ada persoalan. Semoga penggeledahan tak menimbulkan kepanikan,” ungkapnya.(07/06/2017)

Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK ini merupakan yang kedua kalinya, dan sebelumnya pada Senin 5 Juni 2017 kemarin, penyidik KPK telah menggeledah ruang Komisi B DPRD Jatim. Selanjutnya beberapa ruangan juga disegel oleh KPK. Setelah itu, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus suap tugas pengawasan dan pemantauan DPRD Jatim terhadap revisi peraturan daerah dan penggunaan anggaran tahun 2017.

Baca:  Syariefuddin Hasan : Ciutan Pak SBY Gambarkan Keprihatinan Terhadap Berita Fitnah dan Hoax

Beberapa diantaranya yaitu Ketua Komisi B DPRD Jatim M Basuki, Kepala Dinas Pertanian Jatim Bambang Heryato, dan Kepala Dinas Peternakan Jatim Rohayati. Sedangkan tersangka lainnya yaitu staf anggota DPRD Rahman Agung dan Santoso, serta ajudan Kadis Pertanian Anang Basuki Rahmat.

Mencuatnya kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan dilanjutkan dengan operasi tangkap di Malang dan Surabaya pada Senin 5 Juni  hingga Selasa 6 Juni dini hari. Petugas mengamankan uang Rp150 juta dari Rahmah yang telah berpindah tangan dari Anang. Uang senilai Rp100 juta diduga berasal dari Rohayati untuk pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3/2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produkti.

Basuki juga diduga telah menerima uang puluhan juta dari sejumlah kepala dinas Jatim, masing-masing, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp50 juta, Kepala Dinas Perkebunan Rp100 juta, dan Kepala Dinas Pertanian sebesar Rp100 juta.

Baca:  Mudik Bareng BUMN 2019, Semen Indonesia Berangkatkan 5.000 Peserta Mudik

“Diduga uang itu pembayaran triwulan kedua dari total komitmen Rp600 juta dari setiap Kepala dinas diberikan kepada anggota DPRD,” ujar salah satu sumber yang namanya enggan dipublikasikan.(07/06/2017)

Untuk Bambang dan Anang Rohayati dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Basuki, Rahman, dan Santoso dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(msby1/elo)

Baca:  Bersihkan Diri Ketika Pulang Ke Rumah