Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait temuan yang disampaikan BPK. Menurutnya ada hal yang tidak disampaikan yakni terkait hutang yang biasa disebut tuntutan ganti rugi (TGR). “Jadi ini misalkan saya mendapatkan honorarium Rp 5000 tapi sebenarnya tarif saya hanya Rp 4500. Artinya ada kelebihan bayar Rp 500 rupiah meskipun saya tidak ada niat untuk mark up, jika Rp 500 yang kita terima setiap bulan dan selama setahun ini harus kita kembalikan ke kas negara,” jelasnya.
Politisi PDIP ini mengaku kerepotan ketika diminta untuk menindak lanjuti, pasalnya banyak anggota DPRD Jatim yang sudah tidak lagi menjabat dan tidak merasa hutang. Sehingga banyak yang tidak dibayar. “Tindak lanjut yang kami lakukan adalah dengan menyurati namun tidak ada realisasi,” katanya.
Selain itu menurutnya juga terkait administrasi aset. Jadi misalnya aset digunakan Pemprov Jatim tapi miliknya pusat. “Contohnya jembatan timbang, yang merupakan milik pusat. Sehingga banyak yang mangkrak,” jelasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak mengatakan pihaknya memberikan apreasi atas kinerja dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya ini merupakan hasil kerja keras dari gubernur pertama Jatim ini. “Opini WTP yang diterima dapat menjadi penyemangat seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi ke depan. Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya,” ujarnya.
Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim ini menambahkan terkait catatan dari BPK RI atas temuan dalam opini WTP tersebut, DPRD Jatim akan terus mensupport agar tahun mendatang tidak terulang kembali. “Semua harus intropeksi karena tidak semuanya tidak memiliki kemampuan secara administrasi untuk menyelesaikan banyak hal. Kerjasama yang baik antar lembaga perlu sekali dan perlu diingat bahwa capaian opini WTP tersebut merupakan hasil kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif,” kata Sahat.
Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak baik BPK RI atas pendampingan dan bimbingan teknis yang dilakukan selama ini. Termasuk DPRD Jatim atas fungsi pengawasan serta strong partnership, kerja keras dan koordinasi yang terjalin, juga kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh ASN Pemprov Jatim dalam mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan, khususnya dalam bidang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.
Khofifah berharap, opini WTP yang diterima dapat menjadi penyemangat seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi ke depan. Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya. “Saya berharap ini menjadi penyemangat kami untuk terus meningkatkan kinerja administrasi pengelolaan keuangan Provinsi Jatim menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable, dan transparan. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Jatim terus meningkat,” katanya.
