Kunjungan ke Kerajaan Mamuju, LaNyalla Sebut Kerajaan Bagian Tak Terpisahkan dari Indonesia

MAMUJU, KANALINDONESIA.COM: Usai berkeliling di Sulawesi Selatan, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Sulawesi Barat, Minggu (30/5/2021). Tujuan pertama LaNyalla adalah Rumah Adat Mamuju atau Kerajaan Maradika.

Ketua DPD RI didampingi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, bersama Anggota DPD RI Sulbar (Iskandar Muda BL, H Almalik Pababari, Ajbar, Andri Prayoga Putra Singkarru), dan anggota DPD RI NTB Evi Apita Maya.

LaNyalla disambut langsung Raja Maradika Paduka Yang Mulia Bau Akram Maksum Dai, Bupati Mamuju Hj Siti Sutinah Suhardi SH MSi, dan Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara Dra Hj RA Yani, beserta para pemangku lembaga adat kerajaan. LaNyalla juga disambut dengan tarian Pomanna.

Menurut LaNyalla, kerajaan-kerajaan di nusantara adalah bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Senator asal Jawa Timur ini juga menyebut kerajaan mampu menghadirkan nilai-nilai adiluhung serta adab sebagai kearifan lokal.

“Oleh karena itu, Negara mengakui, menghormati dan memberikan tempat yang khusus bagi keberadaan Kerajaan Nusantara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” jelasnya.

Dengan landasan tersebut, sambung LaNyalla, DPD RI akan terus mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memperhatikan, menghormati, dan melindungi Kerajaan Nusantara.

“Oleh karena itu, DPD RI berencana menggelar pertemuan Raja dan Sultan se-Nusantara di Jakarta. Pertemuan ini akan menjadi sarana untuk menyuarakan kepentingan dan eksistensi Kerajaan Nusantara. Selain itu, juga sebagai penguat dan pengikat nilai kebudayaan dan sejarah kelahiran Indonesia,” jelasnya.

“Kita berharap mendapat banyak aspirasi untuk memperkuat peran Kerajaan Nusantara, sekaligus mempertegas peran DPD RI sebagai wakil daerah yang memiliki tugas untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional,” tuturnya.

Raja Mamuju Paduka Yang Mulia Bau Akram Maksum Dai berharap Ketua DPD RI mendorong pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan bangunan cagar budaya dan eksistensi kerajaan yang ada di nusantara.

Raja Mamuju juga memberikan cinderamata berupa Keris dan sertifikat tamu kerajaan.

Sementara itu Bupati Mamuju, Siti Sutinah Suhardi menitipkan proposal pembangunan pengairan kepada Ketua DPD RI.

“Kami meminta bantuan Ketua DPD agar pembangunan pengairan di Mamuju segera mendapatkan rekomendasi Kementerian PUPR,” ujar Bupati Mamuju.
(*)