JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Satgas Penanganan COVID-19 melakukan antisipasi lonjakan kasus dengan pendekatan secara pentahelix. Satgas menekankan prinsip 3K (Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi) dengan pemerintah dan satgas di daerah serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Operasi yustisi terus ditingkatkan untuk mengawasi penegakan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas masyarakat. Jumlah testing dan tracing terus ditingkatkan untuk menjaring yang positif Covid-19. Dan mengoptimalkan peran pos komando (posko) desa/kelurahan untuk memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Satgas menyusun strategi pengendalian kasus termasuk memastikan ketersediaan fasilitas dan manajemen kasus dengan memanfaatkan fasilitas karantina terpusat,” Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito memberi keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (15/6/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, langkah antisipasi yang dilakukan dengan turun ke lapangan menyalurkan bantuan dan melakukan perbaikan manajemen kasus bersama dengan TNI/Polri beserta pemerintah daerah setempat ke beberapa daerah yang mengalami lonjakan kasus. Seperti Kudus, Bangkalan dan daerah lain di sekitarnya.
Satgas telah mengantisipasi tren kenaikan kasus di Provinsi DKI Jakarta sejak 18 Mei 2021. Dengan menambah jumlah tempat tidur di fasilitas karantina terpusat diantaranya 2000 tempat tidur di Wisma Atlet di Kemayoran. Selain Wisma Atlet, ada 31 fasilitas karantina terpusat lainnya juga ditambah dengan total lebih dari 8000 tempat tidur. Hal ini agar Bed of Ratio (BOR) di Wisma Atlet dan lainnya dapat menurun.
“Penambahan ini dimaksudkan untuk mengurangi peluang penularan di rumah, serta mengurangi beban rumah sakit dan tenaga kesehatan di Jakarta dan sekitarnya,” ujarnya.
Mengingat terjadinya lonjakan kasus, penanganan harus fokus mengendalikan kasus terhadap disiplin protokol kesehatan dan penegakan implementasi PPKM di tingkat kabupaten/kota.”Keberhasilan upaya ini, sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat,” tandas Wiku.
