JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Vaksinasi Covid-19 nasional yang dibarengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin menjadi syarat penting untuk menjaga ketahanan masyarakat sekaligus memulihkan perekonomian nasional. Untuk itu, akselerasi vaksinasi terus diupayakan oleh pemerintah agar kekebalan komunal di masyarakat dapat segera tercapai.
Demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyampaikan keterangan pers secara virtual usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Sidang kabinet yang membahas realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN 2021 tersebut dilakukan melalui konferensi video pada Senin, 5 Juli 2021.
“Kecepatan imunitas yang bisa dimunculkan di masyarakat melalui vaksinasi menjadi syarat yang penting, dan juga pelaksanaan protokol kesehatan sehingga kondisi dari Covid tetap bisa dikendalikan, namun pemulihan ekonomi juga tetap bisa dipertahankan. Akselerasi vaksinasi ini menjadi syarat yang sangat penting,” kata Menkeu.
Oleh karena itu, pemerintah memasang target vaksinasi sebanyak dua juta suntikan per hari. Bahkan jika ingin menyelesaikan sebelum akhir tahun 2021, Menkeu menjelaskan, diperlukan vaksinasi hingga mencapai 3 juta suntikan per hari pada periode Oktober-November mendatang.
“Ini sebuah target yang luar biasa tinggi, dan Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa kerja sama seluruh pihak harus dilakukan untuk meningkatkan target vaksinasi ini. Bahkan diminta supaya vaksinasinya bisa dijalankan pagi, siang, dan malam hari dengan menggunakan seluruh sumber daya baik yang ada di kementerian/lembaga, TNI-Polri, BKKBN, sampai kepada seluruh dinas dan pemerintah daerah,” jelasnya.
“Inilah yang akan menjadi syarat penting untuk kita bisa terus menjaga ketahanan masyarakat dari Covid namun di sisi lain kemudian pemulihan ekonomi bisa dijaga atau dipertahankan momentumnya,” imbuhnya.
Dalam sidang kabinet paripurna tersebut, Menkeu juga menyampaikan sejumlah hal terkait realisasi APBN tahun 2021 yang menunjukkan adanya perbaikan perekonomian pada kuartal I dan II. Pada kuartal I perekonomian sempat minus 0,7 persen, namun pada kuartal II pemerintah masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di sekitar 7 persen sehingga realisasi pertumbuhan ekonomi pada semester I berada di kisaran 3,1-3,3 persen.
Namun, melonjaknya kasus Covid-19 dengan masuknya varian delta yang telah menyebar di 96 negara, telah menyebabkan pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengetatan yang tentu akan memberikan dampak pada perekonomian dan pelaksanaan APBN. Varian delta diyakini menular sangat cepat, dua kali lebih cepat dibandingkan varian asli dan 50 persen lebih menular dibandingkan varian alpha.
Untuk itu, Menkeu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada semester II akan sangat bergantung pada kondisi Covid-19 dan berapa lama pengetatan harus dilakukan. Menurut Menkeu, jika pada bulan Juli angka kasus Covid-19 sudah bisa dikendalikan dan pada bulan Agustus mulai ada aktivitas normal sehingga pengetatan dikurangi, maka perekonomian masih bisa tumbuh pada rentang 4 persen bahkan mendekati 5 persen.
“Namun apabila restriksinya cukup panjang karena Covid-nya masih sangat tinggi, maka pertumbuhan ekonomi untuk kuartal III bisa turun di sekitar 4 persen. Ini yang harus kita waspadai,” ujarnya.
Baca berita lainnya di Google News Kanalindonesia.com
