“Ini sumbangannya terutama dari belanja kementerian/lembaga yaitu Rp449,6 triliun atau 43,6 persen dari total belanja kementerian/lembaga. Belanja K/L ini melonjak 28,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ini tumbuhnya sudah sangat tinggi dan memang APBN menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang luar biasa, terutama pada semester I ini,” ungkapnya.
Adapun untuk belanja non-K/L mencapai Rp346,7 triliun atau naik 8,9 persen dari tahun lalu. Untuk transfer ke daerah masih mengalami kendala, yaitu terealisasi Rp373,9 triliun atau kontraksi 6,8 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp400,9 triliun.
“Ini pun sesudah ditransfer ternyata juga masih ada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) atau berarti belum dipakai langsung oleh para pemerintah daerahnya. Untuk realisasi semester ini kita mengalami defisit Rp283,2 triliun atau 1,72 persen,” imbuhnya.
Menkeu menilai bahwa dengan adanya peningkatan angka kasus Covid-19 yang kemudian berimbas pada diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, maka APBN perlu meningkatkan dukungannya bagi program-program di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Untuk pagu di bidang kesehatan, pada tahun 2021 akan mengalami kenaikan lagi yaitu mencapai Rp193,93 triliun.
“Jadi terjadi kenaikan yang sangat tinggi di bidang kesehatan, terutama untuk membiayai diagnostik testing, tracing, untuk biaya perawatan sekarang ini 236.340 pasien, untuk insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, dan juga pembelian berbagai obat dan APD. Anggaran Rp193 triliun juga dipakai untuk pengadaan 53,9 juta dosis vaksin dan bantuan untuk iuran JKN untuk 19,15 juta orang. Di dalam anggaran kesehatan ini termasuk insentif untuk perpajakan bagi sektor kesehatan,” tandasnya.
