Sementara, Ketua Pusat Penelitian Gender UMM, Dr. Hj. Sugiarti menilai untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di tengah masyarakat harus diwujudkan secara bertahap.
Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), jelas Sugiarti, dapat direalisasikan secara kolaboratif dan sinergis dengan berbagai pihak, sehingga berbagai upaya pencapaian sejumlah target di dalamnya, dapat berlanjut.
“Kesetaraan gender bisa diwujudkan bila pengarusutamaan gender diterapkan di setiap lini pembangunan,” ungkapnya.
Hal menarik dikatakan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI), Mimah Susanti bahwa pihaknya selalu berupaya untuk meningkatkan kesetaraan terhadap perempuan Indonesia dengan selalu menyajikan program siaran tanpa diskriminasi.
“Saat ini KPI menghadapi tantangan agar industri penyiaran di Indonesia dapat terus memberikan tayangan yang lebih baik, di tengah meningkat pesatnya tayangan-tayangan di media sosial,” ungkap Mimah.
Wakil Ketua DPP Garnita Malahayati NasDem yang juga Inisiator RUU PKS, Ammy A.F Surya berpendapat kehadiran UU PKS merupakan salah satu cara negara untuk mewujudkan kesetaraan gender.
“Cepat atau lambatnya RUU PKS disahkan menjadi undang-undang, sangat tergantung pada political will dari fraksi-fraksi di parlemen yang merupakan kepanjangan partai politik untuk mewujudkannya,” kata Garnita.
“Urgensi pengesahan RUU PKS menjadi undang-undang seharusnya menjadi sangat kuat di masa pandemi ini. Karena, jelas, kasus kekerasan domestik justru meningkat di saat terjadi isolasi sosial dalam upaya mengatasi pandemi,” imbuh Jurnalis senior, Saur Hutabarat. @Fatih
