SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Fraksi PAN meminta proses seleksi terbuka 18 OPD tidak disusupi titipan titipan dari kelompok kelompok tertentu demi meng-gol-kan kepemtingannya.

Untuk itu Fraksi PAN Jawa Timur mengingatkan gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk mewaspadai kepentingan politik titipan dalam proses seleksi terbuka 18 OPD Pemprov Jatim. Karena hal itu, akan merusak tatanan reformasi birokrasi dan menganggu target visi dan missi gubernur yang diterjemahkan dalam RPJMD.

Basuki Babussalam anggota DPW PAN Jatim mengingatkan, agar pengambil kebijakan harus mengawal kapasitas dengan baik. Agar mesin birokrasi bisa berjalan dengan baik, meski di masa pandemi. “Harus dijawab. “Tidak lagi karena pesanan, karena formasi politik A atau politik B, karena mesin birokrasi harus mampu menjawab kekurangan karena pandemi,” tegas Basuki.

Mantan sekretaris PAN Jatim menerangkan lelang jabatan harus mampu dijawab oleh gubernur dengan profesionalitas, dan kredebilitas calon kepala dinas secara baik. “Sehingga manajerial kepemimpinan OPD bisa berjalan maksimal untuk mengawal kebijakan untuk rakyat,” tandas Basuki.

Ia berharap gubernur sebagai PPK (pejabat pembina karir) menyeleksi calon kepala OPD yang memahami kepentingan pelayanan terhadap rakyat. Apalagi saat ini, semua ASN yang masuk dan ikut seleksi harus memenuhi persyaratan. Baik secara administrasi, kredebilitas, mempunyai kemampuan menejerial kepemimpinan dan kebijakan publik. Nang