Seiring dengan proses penyusunan dokumen kerjasama, beragam kegiatan telah dan akan terus dijalankan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), BUMN, BUMD dan UPT BP2MI Jakarta. Kegiatan itu antara lain pendirian counter layanan warga di seluruh sub-dinnaker, diseminasi informasi dan alignment program dalam aplikasi JAKI, placement video program pada moda transportasi, stasiun, dan ruang publik lain milik PT. MRT, PT. Transjakarta, PT. Jakpro, PT. LRT, PT. KAI dan PT. KAI-Commuter Line, serta UPT BP2MI yang turut berkontribusi melalui penyediaan layanan program di Wisma Atlet Pademangan dan kantor Ciracas.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Perekonomian Rudy Salahuddin menyampaikan apresiasi kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dan Pemprov DKI Jakarta atas inisiasi kerja sama dalam mendukung dan melaksanakan Program Kartu Prakerja, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.
Rudy menekankan, keberhasilan program ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mensosialisasikan dan membantu pendaftaran Program Kartu Prakerja.
“Kota Jakarta adalah barometer nasional, sehingga diharapkan sinergi dan kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya untuk berperan aktif dalam menyukseskan Program Kartu Prakerja,” kata Rudy.
Ia menambahkan, pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan di daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat terdampak, memiliki peranan penting agar pelaksanaan program tepat sasaran.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menggarisbawahi posisi DKI Jakarta sebagai daerah penerima Program Kartu Prakerja terbesar ketiga secara nasional, dikarenakan episentrum pandemi Covid-19 berada di ibu kota.
“Gelombang pertama Covid-19 pada 2020 dan gelombang kedua varian delta tahun ini membuat DKI Jakarta termasuk daerah yang sangat terpukul,” kata Denni.
Denni menambahkan, warga Jakarta didominasi kelas menengah yang bekerja di sektor informal namun belum tercakup dalam program bantuan perlindungan sosial pemerintah pusat dan daerah.
“Kebanyakan penduduk Jakarta memang bukan orang miskin, tapi pandemi membuat mereka kehilangan pekerjaan, maupun ada yang dirumahkan sehingga pendapatannya menurun secara tajam,” papar Denni.
Pada situasi seperti inilah, program Kartu Prakerja diperintahkan Presiden Jokowi sebagai sekoci yang menjalankan misi ganda yakni memberikan pelatihan sekaligus sebagai melaksanakan bantuan sosial.
“Kami berharap program ini dapat meringankan biaya hidup warga Jakarta di masa pandemi sekaligus ditingkatkan keterampilan kerjanya,” tegas doktor ekonomi lulusan University of Colorado at Boulder, Amerika Serikat itu.
Denni Purbasari juga menekankan posisi penting DKI Jakarta sebagai pemasok talenta untuk seluruh Indonesia.
“Kalau kita melihat penerima Prakerja di Jakarta sangat besar, jangan dilihat manfaatnya untuk DKI Jakarta sendiri. Lapangan pekerjaan itu ada di berbagai wilayah di tanah air dan warga Jakarta menjadi penyuplai talenta untuk seluruh Indonesia. Kita harus melihatnya secara kebangsaan dalam kacamata Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Deputi Ekonomi Kantor Staf Presiden 2015-2020 ini.
Acara Penandatanganan Nota Kesepakatan ini juga dihadiri dua alumni Program Kartu Prakerja di wilayah DKI Jakarta yakni Yumna Via Hasiany dan Bayu Juliandri. Yumna berasal dari Kalimantan Selatan yang merantau ke Jakarta lalu mengambil pelatihan ‘Belajar Dasar Pemrograman Web’ dan ‘Belajar Membuat Aplikasi Android untuk Pemula’ di Prakerja. Kini, Yumna bekerja sebagai programmer di salah satu anak perusahaan Pertamina.
