SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Jumlah pengangguran di Jatim sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencapai 1,28 juta orang harus segera disikapi secara serius oleh Pemprov Jatim. Data ini tidak bisa diabaikan begitu saja dan harus dicarikan langkah kongkrit untuk mengatasinya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Sri Untari Bisawarno mengatakan , Gubernur harus segera mengambil langkah yang kongkrit agar masalah ini segera ada solusinya, dan tidak menjadikan pandemi sebagai alasan, “Memang masa pandemi peningkatan angka pengangguran menjadi sebuah fenomena yang terjadi dimanapun. Namun data ini harus menjadi perhatian Gubernur untuk segera mengambil langkah langkah kongrit dalam mengatasinya,” ujar Untari, di Surabaya, Rabu (10/11/21).

Menurut Untari banyak langkah yang bisa dilakukan dalam mengatasi persoalan ini, diantaranya memaksimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di Kota-Kabupaten yang ada di Jatim. “BLK ini menurutnya bisa di manfaatkan untuk Job Fair informasi lowongan pekerjaan sebagai tempat representatif untuk melatih mereka yang di PHK akibat pandemi serta lulusan SMK dan SMA yang tak tertampung di perusahaan maupun yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Disini mereka didibina dan di beri pengatahuan tentang peluang peluang usaha sehingga bisa mandiri dan berwirausaha. Pemerintah Kota Kabupaten juga harus bersama sama dalam mengatasi persaoalan ini. Semua maksimalkan semua resousces yang ada dan yang dimiliki untuk bersama dalam satu gerak program, guna mengatasi persoalan pengangguran ini,” jelas Wanita asli Malang ini.

Sekertaris PDI Perjuangan Jatim ini juga meminta agar BPS dalam melakukan survey tentang tenaga kerja juga memasukkan indikator pekerja pekerja freelance yang tidak punya kantor dan bukan karyawan perusahaan.

Ini perku dilakukan karena era tekhnologi saat ini, banyak kalangan muda individu yang memiliki usaha dengan mengandalkan tekhnologi dan berkerja mandiri.

Seperti bisnis ekonomi kreatif memanfaatkan tekhnologi, usaha rumahan yang mengandalkan online, para model yang tidak memiliki agensi tapi mereka bisa eksis, bisnis tekhnologi informasi, bisnis menjadi pialang pasar modal maupun usaga lain yang tidak digaji sebagai karyawan dan tidak memiliki perusahaan.

“Ini khan banyak dilakukan oleh kalangan muda yang ada saat ini. Ini yang tidak bidik oleh BPS sebagai sebuah indikator. Sehingga mereka akhirnya masuk katagori pengangguran, padahal mereka memiliki penghasilan,” pungkasnya. nang