Martin mengatakan, Komisi D akan terus memantau program ini termasuk berbagai fasilitas di terminal yang menjadi kewenangan Pemprov, agar masyarakat lebih memilih moda transportasi Bus baik itu AKDP (Antar kota Dalam Provinsi) atau AKAP (Antar Kota Antar Provinsi), “Program yang bagus ini jangan sampai gagal, kami ingin ini terus ada progresnya. Sehingga visi dan misinya agar untuk memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya di era digital yang terus berkembang, dengan akselerasi tinggi melalui inovasi berbasis teknologi informasi. Sekaligus sebagai upaya penunjang optimalisasi kinerja angkutan jalan di Jawa Timur benar benar terwujud,” harapnya optimis.
Menurut politisi PDIP ini transformasi digital bisa mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mengimplementasikan sistem uang elektronik. Terutama sebagai proses transaksi di semua sektor. Seperti untuk mengetahui tarif bis, jam keberangkatan, tujuan dan jumlah penumpang dalam bis AKDP. nang
