“COVID 19 yang berkepanjangan seperti ini, dampaknya atas kondisi masyarakat luar biasa baik itu untuk perekonomian, termasuk terhadap infrastruktur, apalagi di Jember, 5 tahun yang lalu hampir tidak ada yang namanya pembangunan. Infrastruktur sangat parah sekali. Sehingga ketika ada reses bahwa kita punya hak budgeting yang bisa membantu mereka, 90% masyarakat sangat membutuhkan perbaikan dan penambahan infrastruktur. Maka saya sangat berharap, kaitannya dengan tindak lanjut reses anggota dewan, Pemprov benar-benar bisa memberikan atensi yang tinggi. Sehingga ketika ada refocusing Pemprov juga melihat kondisi masyarakat,” kata anggota Komisi D DPRD Jatim ini.
Satib mengusulkan agar tindak lanjut reses ini jangan ada refocusing (pemotongan anggaran), namun di bisa direalisasikan dengan pola padat karya.
“Pemprov jangan lakukan refokusing untuk tindak lanjut hasil reses, ini kebutuhan dasar mereka yang harus kita realisasikan. Karena tindak lanjut reses yang berkaitan dengan infrastruktur ini bisa kita pakai pola pekerjaannya itu dengan padat karya, sehingga di daerah yang ada titik-titik tindak lanjut reses, kita bisa mengoptimalkan masyarakat setempat untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan itu. Dari sini nilai tambah secara ekonomi tadi bertambah. Ini yang sangat dibutuhkan, ” ungkapnya.
Satib mendesak Pemprov Jatim agar tidak malah mengedepankan proyek mercu suar yang anggarannya bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat secara langsung.
“Ini berbeda dengan ketika pemerintah Jawa Timur mendorong proyek-proyek yang sifatnya mercu suar, ini yang sangat kita prihatinkan. Proyek-proyek yang besar itu masih bisa ditunda. Tapi kalau yang berkaitan dengan infrastruktur dasar di masyarakat, itu harus kita utamakan. Kalau ini sudah jalan seperti apa adanya, tidak oleh refocusing, sehingga ketika bicara soal pemulihan ekonomi akan lebih mudah, karena dasarnya sudah kuat,” pungkasnya. nang
