JOGJAKARTA KANALSURABAYA.COM – Pansus Pembahasan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Tahun 2021 terus melakukan tugasnya mendalami laporan kinerja OPD OPD di lingkungan Pemprov Jatim dibawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parwansah.
Hasilnya sungguh mencengangkan. Pansus menilai OPD hanya mampu menyampaikan data yang ciamik, namun tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Setelah menyoroti kinerja Inspekktorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disebut tidak kreatif, nilai yang sama juga disampaikan untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur. Anggota Pansus LKPJ Gubernur Jatim 2021 yakni Guntur Wahono. Politisi PDI Perjuangan ini mengakui bahwa laporan yang disampaikan ESDM Jatim tidak sesuai fakta dilapangan. Dimana, masih banyak rumah tangga miskin (RTM) belum mendapat akses kelistrikan dan tidak terdaftar di DTKS.

“Layanan kelistrikan di daerah kepulauan masih rendah. Kami hanya menerima laporan yang bagus-bagus dan baik-baik saja. Tapi, ternyata di lapangan belum ada kesesuaian laporan yang ada,” ungkapnya, Selasa (12/4/2022).

Guntur mengaku prihatin atas permasalahan ini yang terjadi terus-menerus. pihaknya pun meminta keseriusan Pemprov Jatim dalam menangani persoalan yang ada di masyarakat.

“Dan biasanya yang belum tertangani itu adalah masyarakat yang berada di pelosok dan warga itu adalah warga miskin,” terangnya.

Guntur Wahono yang juga Anggota Komisi D ini juga mendesak Pemprov Jatim untuk lebih konsentrasi dalam penanganan listrik yang ada di wilayah Jatim, termasuk yang berada di luar pulau.

“Di jatim bagian selatan itu juga masih banyak. Dan kami, akan terus melakukan komunikasi kepada semua pihak agar masyarakat yang membutuhkan listrik ini bisa terbantu secepatnya,” pungkasnya.

Ditanya kendala ada pada permasalahan anggaran, Guntur menyebut sepanjang ada komunikasi tentu ada jalan keluarnya.

“Pemerintah punya banyak duit, itupun melalui lembaga yang ada di wilayah juga bisa membantu dan ikut memberikan keringanan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tandas dia.

Hal yang sama disampaikan Anggota Pansus LKPJ Gubernur Jatim 2021, Syamsul Arifin. Menurutnya, masih banyak wilayah-wilayah di Jatim yang belum teraliri listrik.

“Bahkan, kami menjumpai sendiri ada warga yang menaruh meteran sendiri dan menyalurkannya sendiri. Ini kan butuh keterlibatan pemerintah untuk bisa menertibkan ini,” katanya.

Pada kesempatan sama, Kepala Dinas ESDM Jatim Nur Kholis mengakui masih ada warga masyarakat yang belum teraliri listrik.

“Datanya 126 ribu sekian, Belum lagi yang 3.400 yang dikepulauan dan pedalaman yang tidak terkoneksi dengan jaringan PLN,” ungkapnya.

Menurut Nur Kholis, hal ini bukan hanya tugas ESDM saja, melainkan tugas bersama agar semua warga mendapatkan aliran listrik. “Kalau hanya di kami kan banyak. Koordinasi dengan PLN juga bagus kok,” dalihnya. nang