Selamatkan Budaya Masyarakat Adat Osing Kemendikbudristek Gelar Penguatan Lembaga Adat di Banyuwangi

BANYUWANGI KANALINDONESIA. COM – Indonesia dengan budaya asli original turun temurun dari nenek moyang ternyata belum mendapatkan legitinasi yang mampu melindungi budaya asli tersebut.
Salah satunya adalah Masyarakat Adat Osing Banyuwangi. Adat istiadat asli warga kabupaten paling timur Jawa Timur yang dikenal dengan The Sunrise of Java ini masih belum mendapat perlakuan yang seharusnya agar menjadi mutiara pesona adat istiadat nusantara.
Walaupun Pemerintah Daerah Banyuwangi telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi, dalam kenyataannya hal tersebut belum cukup mengakomodasi perlindungan terhadap Masyarakat Adat Osing sebab belum secara spesifik menyoal mengenai Masyarakat Adat Osing.
Berpijak dari realita ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat menggelar kegiatan “Penguatan lembaga adat ‘ Selasa ( 7 /6/2022) di Sekolah Adat Osing Pesinauan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Acara ini dikemas melalui Kegiatan dalam bentuk workshop/lokakarya yang mengangkat tema “Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Banyuwangi ‘.
Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Sjamsul Hadi mengatakan, kegiatan ini akan mampu memberi efek optimal atas eksistensi lembaga Adat.

“Kegiatan dengan tema Penguatan Lembaga Adat ini kita harapkan untuk mengoptimalkan eksistensi, peran dan fungsi lembaga adat, serta untuk menyusun suatu strategi implementasi yang mampu dijalankan secara berkesinambungan dalam upaya pemajuan kebudayaan, serta mendorong disusunnya Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Adat di Banyuwangi, ” Kata Sjamsul Hadi saat menyampaikan sambutannya.

Sementara itu Wiwin Indiarti, Ketua PD AMAN Osing mengaku antusias karena sangat  berharap Perda Adat Osing bisa segera disah kan.
“Kami antusias atas penyelenggaraan Penguatan Lembaga Adat di Pesinauan Sekolah Adat Osing ini. Kami berharap dapat mendukung diselesaikannya Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) Osing,” Ungkap Wiwin Indiarti, Ketua PD AMAN Osing.

Menurutnya Perda ini layak diselesaikan karena naskah akademik Raperda PPHMA Osing sudah selesai.

“Sehingga kita memiliki kepastian perlindungan hukum terhadap Masyarakat Adat Osing”, ujar Wiwin Indiarti, Ketua PD AMAN Osing.

Harapan ini juga di sampaika masyarakat Adat Osing, Muhamad Syafif. Kegiatan Penguatan Lembaga Adat ini menjadi sarana diskusi antar pihak yang telah mempunyai Raperda Masyarakat Adat.
“Dengan kegiatan ini kami merasakan terbangun keterbukaan dan transparansi dalam menyusun Raperda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Osing.

Kegiatan ini didukung oleh Pemkab Banyuwangi, Wakil Bupati Banyuwangi, H Sugirah menegaskan tengah menyiapkan cantolan hukum untuk masyarakat adat Osing.
“Saat ini kita sedang mempersiapkan cantolan hukum bagi Masyarakat Adat Osing, sehingga SKPD dalam pembahasan anggaran, serta segala sesuatunya bisa tetap pada sasaran dan tidak ada pelanggaran hukum. Budaya Osing sudah ada sejak Banyuwangi ada, sehingga perlu dilakukan pelestarian keberadaannya jangan sampai diakui oleh negara lain”, ujar Wakil Bupati Banyuwangi H. Sugirah.
Acara mendapat antusias yang besar dari peserta. Selain dihadiri oleh peserta dari  Jatim dan juga luar Jatim, diantara

, DPRS Kab Banyuwangi, tokoh adat, budayawan, akademisi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta perwakilan tokoh adat dan Pemerintah Daerah dari lima daerah yang sudah memiliki atau sedang dalam proses menyusun perda terkait pengakuan masyarakat adat antara lain: Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu), Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan). Nang