SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Aksi protes sejumlah wali murid dan siswa SMA Negeri 9 Surabaya lantaran ijazah mereka masih ditahan pihak sekolah karena belum melunasi iuran sekolah. Nampaknya menjadi perhatian serius kalangan DPRD Jatim.

Bahkan secara khusus, Komisi E DPRD Jatim yang membidangi masalah pendidikan ikut bersuara, karena nilai dapat mencoreng nama baik Pemprov Jatim yang sudah mengkampanyekan pendidikan gratis dan berkualitas (TisTas) di seluruh wilayah Jatim.

“Kepala sekolah maupun kepala dinas pendidikan jangan membuat kesan bahwa sekolah gratis di Jatim itu hanya isapan jempol. Sebab sudah lulus sekolah tapi tidak bisa dapat mendapatkan ijazah,” kata Hadi Dediyansyah anggota Komisi E DPRD Jatim, Senin (13/6/2022).

Menurut politikus Partai Gerindra, penahanan ijazah siswa itu sama hanya menghambat masa depan siswa. Pasalnya, ijazah itu menjadi syarat mutlak ketika anak-anak ini mau melanjutkan atau mau mencari pekerjaan.

“Memang kami belum bisa menindaklanjuti karena kasus ini masih dianggap persepsi karena belum adanya laporan yang masuk ke Komisi E. Kalau ada pengaduan maka kami akan lakukan pemanggilan kepala sekolah bersangkutan dan kepala dinas pendidikan untuk dimintai klarifikasi,” jelas Hadi Dediyansyah.