JEMBER KANALINDONESIA.COM – Data dan sosialisasi program bantuan untuk masyarakat menjadi persoalan yang mengemuka yang dikeluhkan masyarakat Jember dan Lumajang. Sejumlah warga mengaku tidak terdata penerima bantuan, termasuk untuk mendapatkan bantuan BPJS. Anggota DPRD Jatim dapil Jember Lumajang Hari Putri Lestari yang menggelar reses dibeberapa titik di dapilnya mendapat keluhan soal ketidak tahuan warga dengan adanya program bantuan dan soal BPJS. Salah satunya di desa Curah Nongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Disini hampir 60 % warganya tidak memiliki kartu BPJS

“Disini siapa bapak ibu yang belum memiliki BPJS, baik mandiri maupun yang dibantu pemerintah ? ” tanya Hari Putri Lestari, saat menggelar reses di Desa Curahnongko Tempurejo Kab Jember. Kamis (2/6/2022) yang langsung direspon dengan banyaknya warga yang ngacung.

“Waduh ini sepertinya 60 persen ini belum punya. Berarti ini ada persoalan, harusnya ujung tombaknya yaitu Kepala Desa harus pro aktif ” ungkap HPL sapaan akrab Hari Puti Lestari, prihatin.

HPL menilai bahwa kondisi yang terjadi, terutama karena tidak singkronnya sosialisasi program bantuan ke masyarakat. “Padahal setahu saya kan hanya butuh KTP dan Kartu Keluarga. Namun harus diakui beberapa temuan menyebutkan meski sudah mendaftar BPJS bantuan pemerintah namun belum juga dapat,” tambahnya.