Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, secara khusus Fraksi Partai Golkar memperhatikan tentang kapasitas dana Silpa Tahun Anggaran 2021 yang besarnya Rp4,079 milyar lebih. Silpa bisa terjadi karena hal-hal yang dinilai positif dan didukung aturan,-efisiensi ataupun kehati-hatian dalam merealisasi program. Hal yang pasti adalah digunakan untuk mendanai belanja wajib di awal Tahun Anggaran 2022. Meskipun dinyatakan sudah terpakai Rp1,83 trilyun lebih. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , bahwa penjabaran APBD di tuangkan dalam Peraturan Daerah.
“Oleh karena itu akan lebih bijak apabila penggunaan Silpa dibahas bersama dengan DPRD dalam forum anggaran untuk menyepakati kepentingan mana yang wajib dibayar, mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda. Sehingga realisasinya menjadi pemahaman dan tanggungjawab semua pihak,” pungkas Gus Mamak. Nang
