JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Lembaga legislatif Komisi D DPRD Jombang menyoroti kinerja eksekutif Jombang. Ada tiga dinas yang dimintai penjelasan mengenai berbagai perkembangan kasus di Jombang.

Wakil Ketua Komisi D Jombang, Syarif Hidayatullah mengatakan, pihaknya ingin mengetahui secara pasti apa langkah eksekutif untuk penanganan sejumlah masalah di kota santri secara khusus.

Pemerintah jombang memiliki anggaran besar dari pendapatan cukai. Diantara program tersebut yaitu BLT Cukai. Ada anggaran begitu besar diberikan kepada masyarakat termasuk sasaran utama dari program sosial itu.

“Bantuan Langsung Tunai kepada buruh pabrik dan juga buruh tani,” kata Gus Sentot panggilan akrab Wakil Ketua Komisi D tersebut.

Tidak hanya itu, Dewan menginginkan agar ada tindakan konkrit dari Dinas Sosial untuk belajar dari pengalaman kasus nasional yang menimpa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dinas harus memiliki program untuk melakukan pembinaan kepada komunitas-komunitas sosial.

“Setiap ada problem sosial mereka sering muncul diperempatan atau dimana itu kita butuh pembinaan dari Dinas Sosial,” terangnya.

Gus Sentot juga menyoroti penanganan terhadap kasus sosial lainnya. Penggunaan anggaran yang ada untuk memberikan pelayanan sosial terhadap para Difabel begitu juga penanganan masalah stunting di kota santri.(Fredy_kanalindonesia.com)