Usulan lebih tegas juga disampaikan wakil Ketua Komisi B Amar Syaifudin, menurut politisi PAN ini 300 Ha aset Dinas Pertanian yang dikuasi pihak lain, dan beberapa titik dikuasai pihak lain seperti di Malang, Banyuwangi, dan Lamongan harus berani di eksekusi agar tidak bermasalah, “Seperti di Lamongan ada 2,5 hektar yang sudah sertifikat, ya segera saja di eksekusi. Aset lain yang belum bersertifikat ya segera saja disertifikatkan. Apakah harus gandeng BPKAD atau sertifikat itu kan soal tehnis. Yang penting dinas pertanian harus berani, kalau perlu sikat ! ini sudah setahun dibiarkan, sudah setahun kita sampaikan tapi gak ada tindakan. Di Lamongan itu ditanam Tebu, malah mau disertifikatkan oleh perorangan, ya kita tolak ke BPN, ” kata Amar menyesalkan.
Sayangnya, Dinas Pertanian Pemprov Jatim menutupi ketidak mampuannya menyelesaikan persoalan aset yang dikuasia pihak lain ini, dengan berlindung pada alasan sangat klasik, yaitu anggaran !
Kepala Dinas Pertanian Dr Ir Hadi Sulistyo MSi CIHCM mengatakan Dinasnya tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menjadikan sertkifikasi aset sebagai perhatian khusus. “Aset yang punya BPKAD, Biro Hukum dan Inspekktorat kami hanya memanfaaatkan. untuk mensertifikat kami lakukan skala prioritas, kami terkendala anggaran yang terbatas. Yang bisa dilakukan mengurangi yang bermasalah tapi perlahan,” ungkapnya beralasan.
Hadi berkilah bahwa pihaknya sudah berupaya bekerja sama dengan pihak lain yaitu BPN dan Kejati Jatim untuk menuntaskan masalah ini, “Saat ini mau dibuatkan sertifikat untuk segera di eksekusi melalui ASDATUN – Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara. Selama ini yang berbelit belit, bersama Kajati dan BPN bisa diselesaikan. Dan saat ini kami konsen di Banyuwangi , Malang dan Lamongan,” pungkasnya. nang
