SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Sudah 77 tahun Indonesia merdeka, apakah semua sudah menikmati indahnya kemerdekaan saat ini, ternyata tidak semuanya. Masih ada yang mengaku kemerdekaan ini masih belum mereka rasakan, terutama merdeka dari kemiskinan.

Potret ini terlihat dari pengakuan warga perkebunan kepada Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) Gus Fawait.

“Bagi masyarakat perkebunan kemerdekaan RI ke 77 ini sebagai anugerah yang luar biasa meski mereka sampai saat ini masih dalam kemiskinan,” jelasnya, Rabu (17/8/2022).

Politisi partai Gerindra ini mengatakan masyarakat perkebunan di Jawa Timur masih belum menikmati kemerdekaan meski kondisi saat ini Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun. “Masyarakat yang tinggal dipinggir hutan atau perkebunan di era kolonial belum merasakan sebuah kesejahteraan. Bahkan sampai sekarangpun belum juga merasakan apa yang dinamakan kesejahteraan,”jelas bendehara Gerindra Jatim ini.

“Kepada saya mereka menitipkan pesan bahwa sampai detik ini masih miskin. Semua tahu, kalau masyarakat miskin di Jawa Timur berada di pedesaan termasuk masyarakat pinggiran, baik pinggiran hutan dan pinggira hutan,” jelas putra pengasuh alqodiri Jember ini.

Pria asal Jember ini mengatakan meski belum menikmati sebuah kesejahteraan, para masyarakat pinggir kehutanan dan pinggir perkebunan, mereka tetap bersyukur sebagai bangsa yang merdeka dan mendoakan para pemimpin bangsa mulai presiden hingga gubernur untuk membuat bangsa ini maju dan sejahtera.

Karenanya pengentasan kemiskinan, kata Gus Fawait merupakan pekerjaan rumah bersama yang tidak bisa diselesaikan salah satu pihak saja misalnya Pemprov maupun pemkab/pemkot saja. “Perlu ada kolaborasi antara kementerian, Pemprov maupun Pemkab/Pemkot. BUMN didirikan bukan hanya sebagai sumber penerima, melainkan untuk ikut serta memberi eksternal positif untuk pengentasan kemiskinan, khususnya di Jawa Timur,” jelasnya.

Untuk pengentasa kemiskinan, sambung gus Fawait, perlu kebijakan hal yang tidak biasa seperti selama ini dimana perlu ada sinergitas dengan Pemprov untuk urusan pengentasan kemiskinan khususnya untuk masyarakat pinggiran hutan maupun pinggira perkebunan. “Perlu duduk bersama untuk menemukan formula bagaimana pengentasan kemiskinan di daerah dengan melibatkan bumn. Masyarakat pinggiran itu adalah warga negara yang berhak juga menikmati kekayaan negara dimana kami berharap BUMN ke depan tidak menjadi bangsa asing yang membiarkan masyarakat perkebunan dan hutan seperti orang asing,” tandasya. Nang