Diduga Bocor, Putusan Bebas Kasus Pemalsuan Surat Mendadak Batal Dibacakan

- Editor

Jumat, 2 September 2022 - 17:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ronald Tallaway, kuasa hukum pelapor kasus pemalsuan surat, (foto: Ady_Kicom)

Ronald Tallaway, kuasa hukum pelapor kasus pemalsuan surat, (foto: Ady_Kicom)

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Diduga vonis bebas bocor, sidang perkara pemalsuan surat dengan terdakwa H. Zainal Adym mendadak batal digelar. Sidang yang beragendakan pembacaan amar putusan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat (2/9).

Setelah bermunculnya kabar bocoran putusan bebas yang rencananya akan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Dewantoro akhirnya gagal dibacakan. Pada sidang sebelumnya, terdakwa H Zainal Adym dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Diah Ratri Hapsari selama 1 tahun penjara.

Humas Niaga PN Surabaya, Khusaini sekaligus hakim anggota dalam perkara ini saat dikonfirmasi mengatakan, terpaksa menunda sidang karena pihak JPU tidak hadir. Menurutnya, jaksanya sedang main Tenis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jaksanya tidak bisa hadir. Jaksanya lagi main Tenis,” katanya kepada awak media di PN Surabaya.

Terpisah, Ronald Tallaway selaku kuasa hukum pelapor (korban) mengaku kecewa mengenai putusan bebas itu terjadi. Meski rencana tersebut telah bocor sebelum dibacakan majelis hakim.

Ronald berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Menurutnya, perbuatan terdakwa H Zainal Adym bersifat manipulatif.

Baca Juga :  PKS Jatim Bagikan 200 Ribu Paket Daging, Kang Irwan: Semangat Terus Layani Masyarakat Jawa Timur

“Pertama Koperasi Pondok Pesantren Assyadzilliyah tidak ada itu di Surabaya dan kegiatannya tidak aktif terdaftar sehingga surat yang digunakan Terdakwa yang mengaku sebagai Ketua Kopontren Assyadzilliyah seharusnya tidak benar,” paparnya.

Kedua lanjut Ronald, kalau benar koperasi kan bisa meletakkan Hak tanggungan tapi ini kan tidak. Lalu Ketiga itu uang besar pada tahun 1997 namun mengapa tidak bisa dibuktikan itu uang uangnya (aliran dana atau kas koperasinya.

“Kemudian nama Subiyantoro yang sempat disebutkan terdakwa, mana identitasnya? Selama ini dia (terdakwa) sering menyebutkan nama Subiantoro. Dan kelima, terdakwa itu kan megang sertifikat kenapa tidak mengecek data di Badan Pertanahan Nasional,”tanya Ronald.

Pemberantasan Mafia Tanah sudah seharusnya didukung karena sejak awal kasus ini merupakan penanganan satgas mafia tanah.

“Putusan sudah seharusnya jangan sampai merugikan, tidak hanya korban namun juga moral masyarakat, “pungkasnya.

Diketahui, dugaan pemalsuan surat ini bermula ketika terdakwa membuat surat pengakuan hutang atau pemakaian dana kopontren tanggal 17 Juli 1996 perihal perjanjian penggunaan dana kopontren “Assyadziliyah” dalam tempo satu tahun sampai tanggal 17 Juli 1997.

Baca Juga :  Banggar DPRD Jatim Rekom Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Layak Dibahas Lebih Lanjut, Tapi Beri Catatan Soal Laba BUMD

Dalam perjanjian itu, terdakwa menjaminkan SHBG No 221 dengan obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jl Prapanca No 29 Surabaya yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai yang menerima perjanjian, yang seolah-olah ditandatangani oleh Soebiantoro sebagai yang membuat perjanjian dan disetujui oleh K.H. Achmad Djaelani sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Assyadziliyah, padahal Soebiantoro telah meninggal sejak 22 Januari 1989.

Surat perjanjian itu selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk melakukan gugatan ke PN Surabaya dengan perkara No 211/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 04 Maret 2016 dan berujung pada eksekusi, padahal objek tanah dan bangunan tersebut telah dijual oleh ahli waris Soebiantoro ke Ferry Widargo pada tahun 2005.

Mengetahui hal itu, Bambang Sumi Ikwanto akhirnya membawa perkara dugaan pemalsuan surat tersebut ke ranah hukum. Oleh JPU, terdakwa didakwa dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP. (Ady_kanalindonesia.com)

Berita Terkait

Calon Bupati Ponorogo Petahana Sugiri Sancoko Masuk dalam Daftar 5 Bupati Petahana di Jawa Timur yang Dapat Surat Tugas dari PAN
Revitalisasi Kawasan Eropa Kota Lama Surabaya: Sejarawan Unair Turut Terlibat
Bank Jatim Perluas Kerja Sama dengan Tugu Insurance
Bisa Saja PDIP Koalisi dengan PKB Usung Arzuki Mustamar, Untari : Semua masih mungkin terjadi
Gandeng Nusamed, Bank Jatim Perkuat Layanan Perbankan di Rumah Sakit
Banggar DPRD Jatim Rekom Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Layak Dibahas Lebih Lanjut, Tapi Beri Catatan Soal Laba BUMD
Dewan Syuro PKB Ponorogo Minta DPP Turunkan  Rekom ke Sugiri Sancoko
OJK Kediri Nyatakan Pertumbuhan Kredit Perbankan Bulan Maret 5,01 Persen

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:09 WIB

Calon Bupati Ponorogo Petahana Sugiri Sancoko Masuk dalam Daftar 5 Bupati Petahana di Jawa Timur yang Dapat Surat Tugas dari PAN

Kamis, 20 Juni 2024 - 06:44 WIB

Revitalisasi Kawasan Eropa Kota Lama Surabaya: Sejarawan Unair Turut Terlibat

Rabu, 19 Juni 2024 - 22:46 WIB

Bank Jatim Perluas Kerja Sama dengan Tugu Insurance

Rabu, 19 Juni 2024 - 22:40 WIB

Bisa Saja PDIP Koalisi dengan PKB Usung Arzuki Mustamar, Untari : Semua masih mungkin terjadi

Rabu, 19 Juni 2024 - 21:50 WIB

Gandeng Nusamed, Bank Jatim Perkuat Layanan Perbankan di Rumah Sakit

Rabu, 19 Juni 2024 - 20:53 WIB

Dewan Syuro PKB Ponorogo Minta DPP Turunkan  Rekom ke Sugiri Sancoko

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:33 WIB

OJK Kediri Nyatakan Pertumbuhan Kredit Perbankan Bulan Maret 5,01 Persen

Rabu, 19 Juni 2024 - 17:31 WIB

MHR Mantap Maju Pilkada 2024 Ponorogo, Daftar Bacabup ke PKB

KANAL TERKINI

KANAL JATIM

Bank Jatim Perluas Kerja Sama dengan Tugu Insurance

Rabu, 19 Jun 2024 - 22:46 WIB