SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Kasus sengketa tanah antara istri bos Djarum, Widowati Hartono dengan Mulyo Hadi mendapat sorotan khusus oleh pengacara kondang Kamaruddin Simanjuntak. Diketahui, dalam hal ini Mulyo Hadi menggugat Widowati di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait kepemilikan tanah di Puncak Permai III Surabaya.
Pengacara yang sedang menangani perkara kematian Brigadir J ini mengapresiasi advokat Lim Tji Tiong atas loyalitas, empati dan nurani dalam membela kliennya, untuk memperebutkan tanah seluas 6.850 meter² di Kota Surabaya tersebut. Apresiasi itu dinyatakan Kamaruddin seperti di dalam video berdurasi 13.09 menit dan diunggah di akun Facebook.
“Seorang advokat di jatim dibunuh oleh penegak hukum lain hanya karena ulah seorang wanita konglomerat paling kaya di Indonesia,” kata Kamaruddin dalam video tersebut.
Bahkan, Kamaruddin menerangkan, perwakilan asosiasi advokat di Surabaya sempat berkonsultasi dengannya. Dalam perbincangan itu, perwakilan asosiasi advokat itu membenarkan perihal insiden tersebut di Jatim.
“Mereka mengatakan ada masalah di Jatim, bahwa istri orang terkaya di Indonesia, memerintahkan penegak hukum untuk mengambil tanah rakyat, mengerahkan 50 sampai 250 untuk merebut tanah, dimana sebelumnya sebetulnya sudah diwarning oleh tentara supaya segera menyingkir dari situ, karena intelejen mereka mengatakan orang-orang pemilik tanah ini akan dibunuh, tapi advokat ini percaya diri dan tetap disitu untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.
Ketika ratusan personel kepolisian dikerahkan, Kamaruddin menyebut terjadi kontak fisik atau pemukulan terhadap para pemilik tanah yang bersertifikat itu. Mengetahui hal itu, Lim tak tega dan ‘menyerahkan’ tubuhnya ke para penegak hukum yang menyerang.
“Dilindungi dan dipeluk kliennya, jadi dia (Lim) yang dihajar berdarah-darah dan saya lihat fotonya pas di pertemuan, saya bilang konglomerat yang harus dihajar ini, jangan penegak hukum yang hajar,” tuturnya.
Kamaruddin lantas menyoroti laporan kepada Presiden, Komisi 3 DPR RI Kapolri. Menurutnya, hal itu tidak dijalankan atau tidak ditanggapi dengan benar.
Mengingat, hal tersebut lantaran istri orang terkaya di Indonesia lah yang beperkara. Yang ajaibnya atau celakanya, setelah diteliti, rupanya salah lokasi.
“Akhirnya, di perdata dimenangkan oleh pemilik tanah, banding dimenangkan pemilik tanah, ini menunggu putusan kasasi. Celakanya lagi, Kepala BPN mencoret di bawah tangan, me-renpoint, misalnya sertifikat 235/Kebon Jeruk dicoret jadi Tanjung Duren, baru saja dicoret masih awal tahun ini tapi orang sudah mati gitu loh dan ajaibnya lagi tanah itu tidak bisa dikuasai pemilik, tapi dikuasai 56 preman suruhan orang terkaya ini,” katanya.
“Negara hukum macam apa ini, padahal konstitusi kita mengatakan Indonesia adalah negara hukum, pasal 27 mengatakan setiap orang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tapi di dalam praktik, itu cuma kata-kata dan kemunafikan, makannya saya katakan kita harus rebut kepolisian dari tangan mafia, karena mensuplai infus-infus atau apapun kepada polisi kita, mustahil ada kepastian hukum pada masyarakat,” imbuhnya.
Sebelumnya, perkara itu bermula ketika Kuasa hukum Widowati, Adidharma Wicaksono buka suara terkait sengketa tersebut usai bungkam selama sekian lama. Bahkan, ia menyebut bila obyek tanah itu merupakan milik kliennya, Widowati yang telah membeli tanah dari PT Darmo Permai di tahun 1995 serta memiliki akta jual beli.
