SURABAYA KANAL INDONESIA. COM – DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim segera mencari solusi menanggapi reaksi masyarakat setelah harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM). Dewan mengingatkan aksi Demo mahasiswa di DPRD Jatim mapun di kabupaten/kota adalah cermin bahwa masyarakat sedang resah serta kuatir ekonominya bakal turun.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak bahkan mengingatkan kepada semua pihak agar waspada dengan situasi ekonomi pasca BBM naik.

“Saya sangat memahami reaksi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM yang baru saja dilakukan pemerintah. Sementara disisi pemerintah kebijakan ini diambil agar beban APBN terhadap subsidi BBM bisa berkurang. Padahal dalam kurun waktu bulan terkahir ini, kita sedang berusaha melakukan pemulihan ekonomi secara nasional dan regional jawa timur,“ kata Sahat Rabu (7/9/2022)

Sebagai pimpinan legislatif, DPRD Jatim selalu mencermati situasi terkini yang dari masyarakat. Sehingga dalam satu dua bulan ke depan pemprov Jatim segera melakukan penanganan maksimal. “Saya mengusulkan kepada Pemprov Jatim agar memperbanyak proyek padat karya,” cetusnya.

Dengan demikian, kata Sahat, geliat ekonomi di bawah masih tetap tumbuh. Peredaran uang di tengah-tengah masyarakat tetap ada dan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. “Semoga kenaikan bbm ini bisa tetap mendukung pemulihan ekonomi, meski situasinya sulit bagai pemerintah dan bagi kita semua,” kata Sahat.

Sahat mengakui kerja keras pemerintah provinsi dalam upaya pemulihan ekonomi pasca Covid sebenarnya cukup berhasil. Ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jatim yang mencapai 5,7% lebih tinggi dari PE Nasional 5,4%. “Dan inflasi Jatim lebih rendah dibanding Juli 2022 lalu,” sebutnya.

Hanya saja, pasca BBM naik ini, penjelasan dari Kabiro kebijakan fiskal kementerian keuangan RI, bahwa inflasi ini akan naik smpai 6,6 sampai 6,8% di akhir tahun nanti dampak dari kenaikan BBM. Sehingga untuk mengatasi hal ini Pemerintah pusat menyediakan beberapa konpensasi bansos 24 Triliun, BLT pekerja dan sebagainya. “Termasuk pemerintah pusat juga menginisiasi agar pemda menggunakan bantuan transfer daerah untuk stimulus pada pelaku usaha termasuk ojek online, nelayan, petani dan pelaku UMKM,” sebut Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim ini.

Akan tetapi, kata Sahat, hal tersebut belum cukup untuk mengenalkan situasi paska kenaikan bbm ini di Jawa Timur. Dengan kenaikan BBM ini cepat atau lambat pasti menimbulkan inflasi. “Walaupun kita masih menggunakan istilah inflasi yang terkendali, tetap perlu antisipasi serius,” sahutnya.

Karena dengan kenaikan BBM ini ketersediaan barang dan jasa di tengah masyarakat pasti akan berkurang. Setelah bbm naik, maka produksi barang juga akan mengalami kenaikan karena biaya produksi menjadi lebih tinggi. Walaupun ada subsidi solar industri maupun subsidi ongkos angkut.
Inflasi ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat. harga-harga meningkat naik termasuk sembako naik. “Maka kita harus punya cara-cara lain untuk menumbuhkan daya beli masyarakat,” pungkasnya. Nang