SURABAYA KANALINDONESIA. COM: Pemerintah dianggap mempermainkan nasib rakyat pasca Presiden Jokowi yang “tega” menaikkan harga BBM bersubsidi. Padahal kondisi Pasca Covid 19, perekonomian masyarakat masih compang camping . Sikap mempermainkan atau yang saat lebih dikenal dengan kata “Ngeprank” ini dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah.

Politisi PKB ini menyebut, tanggal 1 September pemerintah sukses “ngeprank” rakyat yang berbondong bondong datang ke SPBU antri BBM setelah mendengar BBM subsidi akan naik, namun ternyata pemerintah urung mengumumkan kenaikan. Namun hari ini, Sabtu (4/9/2022) tanpa memberi tanda apapun, tiba tiba presiden tampak santai mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi.

“Apa yang kami khawatirkan terjadi juga. Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi kembali ngeprank masyarakat Indonesia terkait kenaikan BBM Subsidi. Sebelumnya pemerintah menyatakan BBM subsidi jenis solar dan pertalite akan naik pada tanggal 1 September kemarin, sehingga masyarakat panik sehari sebelumnya, antrian panjang dan keributan di SPBU terjadi pada 31 Agustus malam. Bahkan beberapa oknum telah melakukan penimbunan BBM,” kata Anik kecewa berat.

Padahal kata Anik, hingga Kamis siang, harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Masyarakat pun menyambut dengan gembira karena pemerintah dinilai mendengarkan aspirasinya.

“Namun siang ini masyarakat dikejutkan, Presiden Jokowi resmi mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi. Pertalite dari harga Rp7.650,-, kini menjadi Rp10.000,-. Sedangkan solar dari harga Rp5.150,-,  kini Rp6.800,” tambahhya masih dengan nada kecewa.

Sebagai wakil rakyat, sekretaris DPW PKB Jatim inipun menuntut pemerintah meninjau ulang kebijakan ini karena menganggap kenaikan ini tidak tepat waktunya.

“Kami meminta kenaikan ini untuk direview. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang amat tidak memungkinkan setelah dilanda covid-19 selama 2 tahun. Menurut saya bahwa masyarakat baru saja memulai ekonomi untuk bangkit, namun kebijakan pemerintah pemerintah amat berseberangan. Kenaikan BBM bersubsidi yang berdampak langsung terhadap rakyat kecil dan menengah. Dimana daya beli masyarakat menurun akibat harga kebutuhan bahan pokok seperti sembako ikut naik, ” tegasnya.

Anik menilai kebijakan ini tidak memperhitungkan bahwa kenaikan BBM bersubsidi menimbulkan inflasi yang tajam pada sektor pangan, rakyat kecil makin menjerit.

“Jika ini diteruskan terjadi, maka rakyat yang mulai menuju sejahtera akan jatuh pada garis kemiskinan. Berbagai studi dan bahkan contoh kebijakan menaikkan BBM subsidi telah ada. Pada masa SBY misalnya, kenaikan BBM 30% tahun 2005 membuat peningkatan angka inflasi dan jumlah masyarakat miskin, ” ungkapnya.

Dia juga khawatir inflasi dan harga sembako yang melambung tinggi tersebut dikhawatirkan menimbulkan ceos atau konflik sosial pada masyarakat bawah yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membeli.

“Ketakutan kami, kriminalitas meningkat. sudah teorinya dimana kemiskinan di suatu daerah tajam, angka kriminalitas juga akan tinggi juga,” kata Anik.

Anik juga meminta pemerintah untuk segera membuat kebijakan berupa bantalan sosial seperti BLT, sebagai kebijakan jangka pendek.

“Namun saya mengingatkan pemerintah untuk memperbarui atau update data penerima bantuan yang selama ini dimiliki oleh pemerintah. Sebab selama covid-19 berlanjut, banyak masyarakat kelas menengah yang jatuh miskin, namun juga tidak dipungkiri, ada beberapa masyarakat yang sudah sejahtera. Update data ini penting untuk hindari timbulnya konflik di masyarakat. Data bantuan covid-19 kemarin cukup jadi pelajaran. Data penerima hak bantuan tidak di lapangan,” pungkasnya. (Nang_kanalindonesia.com)