JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy memberikan sorotan atas penanganan stunting di Jombang. Hal itu terungkap saat menteri kabinet Jokowi tersebut melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Balai Desa Losari, Kecamatan Ploso, Jombang, Senin (13/9/2022).

Menurut menteri berdasar amanat dari pemerintahan Jokowi butuh ada percepatan penanganan Stunting. Mengingat kurang dua tahun masa kepemimpinan Jokowi.

“Dengan target 14 persen tahun 2024,” kata menteri.

Selain itu, Muhadjir Effendy juga memberikan penekanan soal kerjasama semua pihak untuk mengatasi kemiskinan ekstrim yang saat ini terjadi. Dimana dalam sisa kepemerintahan Jokowi, kemiskinan ekstrim bisa dibenahi.

Dalam tinjauan langsung lapangan, menteri Muhadjir Effendy masih menemui berbagai persoalan yang perlu dibenahi. Satu diantaranya adalah soal pelaksanaan program Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).

“Keanggotaan atau kepesertaan BPJS, masih ada warga melahirkan dikenai biaya, padahal dia tidak mampu,” terang alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.

Menurut Muhadjir untuk menangani masalah stunting dan kemiskinan ekstrim, perlu ada pembiayaan tidak hanya satu sektor, tapi multisektoral. Mulai dana APBD, juga dana dari Dana Desa, dan juga dana dari pusat melalui kementrian sosial berupa berbagai macam program sosial, seperti PKH dan BPNT.

“Kalau bisa betul – betul bersama mengkroyok rame – rame agar stunting ini tuntas, agar kemiskinan ekstrim tuntas,” pungkasnya.(Fred_kanalindonesia.com)