JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Alumni Santri Jombang mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Senin (5/9/2022).

Massa datang sekitar pukul 10.30 WIB di kantor DPC PPP Jombang jalan Brigjen Katamso Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang. Puluhan massa membawa spanduk yang berisi tuntutan dan menggelar orasi secara bergantian. Seiring itu, puluhan aparat kepolisian melakukan pengamanan disekitar lokasi.

Kedatangan Aliansi Alumni Santri merespon pernyataan ketua umum DPP Partai persatuan pembangunan (PPP) pada tanggal 15 agustus 2022 dihadapan komisioner pemberantasan korupsi (KPK) pada acara pembekalan anti korupsi.

“Pernyataan tentang amplop kyai telah menyinggung kami sebagai santri dan pesantren seluruh jombang,” kata Agus Zaenal koordinator aksi kepada wartawan di Depan Kantor DPC PPP Jombang.

Bagi kami pernyataaan yang dilontarkan itu, sangat merendahkan dan melecehkan kyai/tokoh pesantren yang kami taati dan junjung tinggi harkat martabatnya. Pernyataan tersebut tidak pantas diucapkan oleh pimpinan partai islam yang semestinya meletakkan kyai/tokoh pesantren menjadi panutan dan tokoh sentral.

“Bagi kami kyai adalah guru, pimpinan yang harus kami lindungi marwah”, ungkapnya.

Dengan peran kyai ini membentuk moral bangsa dan negara, apa yang diucapkan oleh bapak suharso monoarfa itu, sama halnya melakukan perusakan nama baik kyai serta juga meruntuhkan cermin moral bangsa dan negara.

Rencana kami bisa berjumpa langsung Ibu Nyai Munjidah Wahab selaku ketua DPW PPP Jatim sekaligus Bupati Jombang. Namun rencana tersebut gagal karena Bupati sedang ada agenda keluar kota.

“Kami dijumpai bapak Jakfar Sodik,” tandasnya.

Sementara itu Jakfar Sodik selaku wakil ketua OKK 3 DPC PPP Jombang, menyatakan akan menyampaikan tuntutan massa kepada pimpinan partai.

“InsyaAllah akan kami sampaikan kepada pimpinan karena kebetulan pimpinan sedang tidak ada di tempat,” kata Jakfar usai menemui para pendemo.

Jakfar menyampaikan, pimpinan saat ini sedang berada di Jakarta sejak Sabtu 3 September lalu. Meskipun demikian, ia tetap akan menyampaikan kehendak massa aksi.

“Teman-teman tadi juga kepingin bupati Mundjidah Wahab untuk diusung diposisikan sebagai ketua umum DPP PPP,” terangnya.

Tentu saja harus disesuaikan dengan prosedural kepengurusan harian, bisa terealisasi atau tidak tergantung mekanisme yang berlaku dalam partai.

Jakfar menegaskan, jika Suharso saat ini sudah diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa jabatan 2020-2025. Suharso diberhentikan pimpinan tiga majelis DPP PPP.

Proses itu berlanjut dengan diadakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten yang diikuti pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, banom, serta pimpinan DPP PPP.

Muhammad Mardinono ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PPP untuk menggantikan posisi sementara yang ditinggalkan oleh Suharso Monoarfa.

“Tadi malam ada pengukuhan karena bapak Suharso sudah mundur dari Ketum sudah digantikan oleh Plt Muhammad Mardinono,” pungkas Jakfar. (Fred_kanalindonesia.com)