SURABAYA KANAL INDONESIA. COM – Kenaikan harga BBM yang diputuskan oleh pemerintah tidak hanya disikapi oleh mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat lainnya dengan melakukan protes dan aksi demo. Protes juga di lakukan di gedung wakil rakyat.

Pemandangan protes akan naiknya harga BBM ini terlihat saat sidang paripurna DPRD Jatim yang digelar Kamis (8/9/2022).

Protes ini disampaikan anggota DPRD Jatim ini, usai Wagub Jatim Emil Dardak membacakan tanggapan eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang Perubahan APBD 2022 mewakili Gubernur Jatim. Mereka melakukan interupsi dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar. Mereka ramai-ramai menyampaikan protes atas naiknya harga BBM yang diputuskan pemerintah belum lama ini. Misalnya disampaikan oleh Lilik Hendarwati, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Lilik, pihaknya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diputuskan pemerintah pusat. “Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan penolakan harga BBM bersubsidi,” kata politisi dari fraksi gabungan PKS, PBB dan Hanura DPRD Jatim ini.

Legislator dapil Surabaya ini menilai keputusan tersebut memberatkan lantaran masyarakat baru saja bangkit dari pandemi Covid-19 yang menghantam selama beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dinilainya berat. Dia juga mengajak wakil rakyat untuk turut menyampaikan hal yang sama.

Tak hanya menyampaikan secara lisan, Lilik juga membentangkan kertas berisi kata penolakan kenaikan harga BBM. Hal ini juga diikuti rekan separtai termasuk rekan fraksinya di DPRD Jatim. Beberapa anggota DPRD Jatim lainnya juga ada yang mengikuti. Usai melakukan interupsi, Lilik dan sejumlah kolega dari Fraksi PKS membentangkan tulisan menolak kenaikan BBM.

Sementara itu, Rohani Siswanto anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar dewan membuat surat resmi atas nama lembaga kepada pemerintah pusat perihal dampak di daerah setelah kenaikan harga BBM.

Menurutnya, hal ini karena pimpinan dewan saat menerima aksi demonstrasi beberapa hari lalu turut menyampaikan hal serupa. Usulan ini juga disetujui oleh Mathur Husyairi, politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB). Nang