JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Menteri Sosial Tri Rismaharini menjamin penyaluran bansos oleh Kementerian Sosial (Kemsos) lebih tepat sasaran, karena pihaknya setiap bulan melakukan pemutakhiran data sehingga tak perlu ada yang dikhawatirkan, serta ada aplikasi cek bansos untuk mengecek kepesertaan penerima bansos.

“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial penerima bantuan sosial semakin kredibel dan akuntabel. Apabila ada masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial karena dihalangi oleh RT bisa masuk di cekbansos,” ujar Mensos Risma dalam diskusi online diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), dengan tema “Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin,” di Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Mensos menyarankan masyarakat untuk segera membuka aplikasi itu lalu masuk ke usul sanggah di cekbansos. Bisa juga melalui Command Centre di nomor 021171, maka akan ditindaklanjuti.

Menurutnya, kalau memang berhak, akan ada proses pendampingan dan setiap bulan selalu rutin diselenggarakan rapat APH yang melibatkan Kejagung, KPK, BPKP, dan Bareskrim Polri. Dan, kalau datanya benar, akan dicek rumahnya dan selanjutnya akan diusulkan ke pemerintah daerah.

“Kami selalu memutahakirkan data setiap bulan. Sesuai dengan UU Penanganan Fakir Miskin verifikasi dan validasi data dilakukan oleh daerah, lalu ada pemadanan di Dukcapil, kemudian Pemda mengusulkan ke kami untuk selanjutnya kami tetapkan. Jadi, saya membuat keputusan menteri terkait pembaharuan data ini setiap bulan setelah menerima usulan dari daerah,” tegas Mensos.

Ia menerangkan selain bansos yang disampaikan oleh Kemenkeu. Kemsos juga akan memberikan tambahan bantuan sosial (top up) yang Kemenkeu selalu sebutkan bantalan, sebab ada kenaikan kenaikan harga kebutuhan dasar. Karena itu Kementerian Sosial akan memberikan dana tambahan di luar bantuan rutin yang diterima oleh para penerima manfaat.

“Jadi, jumlah totalnya yang kita bantu sebesar 20 juta untuk 650 ribu penerima manfaat dengan nilai total Rp12, 4 trilliun. Kami menyalurkannya itu Rp150 ribu selama empat bulan pada September sampai Desember. Namun kita serahkan dua kali, jadi di awal September ini sebesar dua kali Rp150 ribu atau Rp300 ribu ditambah yang rutin kalau dia penerima PKH atau BPNT atau kartu sembako, sisanya yang 2 x Rp150 ribu akan kita berikan nanti pada awal Desember,” jelasnya.

Kata Risma, saat ini posisinya sudah di kantor pos, PT Pos yang akan menyalurkannya. Sampai hari ini yang sudah ditransfer ke POS sebesar Rp1.793.135.400.000, dan PT Pos hingga kini pembayaran BLT BBM di 445 kab/kota. Rencananya besok melakukan pembayaran BLT BBM di 514 kab/kota.
Pihaknya Kementerian Sosial juga terus berkoordinasi dengan PT Pos untuk penyaluran ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan perjalanan darat, seperti di Puncak Papua, nanti apakah menggunakan pesawat atau seperti apa.

Mengenai teknis pembagiannya, PT POS diminta untuk membaginya di tempat yang dekat dengan warga seperti kantor kelurahan atau kantor kecamatan. Apabila ada penerima yang cacat misalnya bisa disalurkan langsung.

Tri Risma mengakui bahwa bantuan yang diberikan pemerintah sudah cukup besar. Artinya, diharapkan memang bisa mengakomodir kenaikan kenaikan harga yang selama ini terjadi di masyarakat. Namun, seandainya ada mungkin yang berhak namun dia tidak punya KTP atau kartu lainnya untuk akses itu, karena kami pun juga diperiksa secara rutin oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kalau tidak cocok dengan data kependudukan kami pun juga akan disalahkan.

Karena itu kami bisa, dan bekerja dengan Dukcapil untuk membuat mereka supaya mempunyai data kependudukan sehingga mereka bisa mengakses bantuan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

“Tadi disampaikan oleh Kemenkeu bahwa dengan gotong-royong kita bisa menyelesaikan masalah masalah atau hambatan yang terjadi di masyarakat. Saya kira, saat ini kita harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah di lapangan sehingga bisa tuntas dan kemudian masyarakat bisa merasakan dampak dari pembangunan,” pungkasnya.(Rudi_kanalindonesia.com)