TIDORE KEPULAUAN, KANALINDONESIA.COM: Menindaklanjuti surat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara (Malut) tentang pemeriksaan pendahuluan kinerja penyediaan akses air minum dan sanitasi di Kota Tidore, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar pertemuan dengan Tim BPK Perwakilan Maluku Utara bersama pimpinan OPD terkait.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, di ruang rapat BPKAD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Provinsi Maluku Utara (Malut), Senin (5/9/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo mengharapkan, agar OPD terkait yang nantinya dilakukan pemeriksaan dari tim BPK Perwakilan Maluku Utara ini, agar dapat memberikan informasi yang jelas sehingga memudahkan untuk melakukan pemeriksaan di Kota Tidore.

“Akses air minum dan sanitasi ini juga sangat penting, Kota Tidore Kepulauan ini memiliki delapan kecamatan, yang tersebar di Pulau Tidore dan daratan Oba, sehingga OPD terkait maupun PDAM juga harus intens dalam menggali informasi yang nantinya disampaikan ke pihak Tim BPK ini, agar ke depan masyarakat Kota Tidore khususnya di daratan Oba maupun pulau Tidore serta Maitara dan Mare dapat menikmati air bersih tanpa ada keluhan apapun,” ungkap Ismail

Sementara, Ketua Tim BPK Perwakilan Maluku Utara Mira Irawati mengatakan, pemeriksaan pendahuluan kinerja ini dari tahun 2022 hingga semester I tahun 2022, terdiri dari pendahuluan dan kebijakan bisnisnya, pemeriksaan pendahuluan ini yang sudah mulai kami laksanakan pada hari ini, dengan pengumpulan informasi yang disampaikan oleh pimpinan OPD terkait tentang penyediaan air minum dan sanitasi yang layak di Kota Tidore.

“Kami akan melakukan pemeriksaan ini, terhitung 30 hari kelender yang dimulai pada 5 September dan nantinya akan berahir di tanggal 4 Oktober 2022, sehingga kami berharap kepada OPD terkait agar secepatnya membuat agenda pemaparan, intinya disini kami tim yang menjadi peserta dan pimpinan OPD sebagai pemateri yang menjelaskan terkait kinerja akses air minum dan sanitasi di Kota Tidore ini,” jelasnya.

Mira Irawati juga menjelaskan, ketika pemaparan nanti harus dijelaskan regulasi dan kebijakan terkait akses air minum dan sanitisi di Kota Tidore, sehingga kami bisa mendapatkan informasi terkait kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah daerah maupun PDAM Kota Tidore, dalam menyelesaikan akses Air minum dan Sanitasi  di Kota Tidore,” terangnya.

Perlu diketahui, pemaparan tentang pemeriksaan penyediaan akses air minum dan sanitasi di Kota Tidore dihadiri juga oleh para OPD terkait yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tidore, Dinas Kesehatan Kota Tidore, Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Kota Tidore, dan PDAM Ake Mayora akan menyampaikan hasil pemaparan pada kamis (8/9) mendatang. (Iswan_KanalIndonesia.com).