SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Gubernur Jatim Khofiffah Indar Parawansah dalam sidang paripuna DPRD Jatim dengan agenda pembacaan nota keuangan RAPBD 2023, Jum’at (30/9/2022) membacakan RAPBD 2023, yang merupakan kerangka kebijakan pendapatan dan belanja daerah yang akan menjadi target penerimaan daerah sekaligus pembiayaan untuk berbagai program di Jatim baik anggaran rutin maupun belanja pembangunan. Dalam paparannya Gubernur Jatim menyebut Potensi pendapatan dalam RAPBD 2023 Jatim sebesar 27 triliun 839 miliiar 454 juta 344 ribu 943 rupiah. terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 18,11 Triliyun , Pendapatan transfer pusat 9,7 triliyun , serta lain lain pendapatan yang sah 27,1 miliar. Selanjutnya anggaran ini akan dibahas oleh komisi komisi bersama OPD OPD sesuai jatah anggaran yang sudah diatur dalam APBD 2023.
Menanggapi pengajuan RAPBD 2023 Fraksi Partai Gerindra DPRD mengaku akan mengawal Gubenur untuk pembahasan ini agar dibahas dan ditetapkan tepat waktu. Ketu Fraksi Gerindra Muhammad Fawait mengatakan fraksinya akan memberikan atensi besar terhadap pembahasan anggaran di setiap Komisi. Selain agar bisa sesuai dengan harapan masyarakat, fraksinya kata Gus Fawait ingin agar APBD ini memperhatikan dan memberi solusi mengahadapi kondisi ekonomi global yang berpotensi krisis dan dampak kenaikan BBM yang dialami masyarakat miskin
“Dua hal yang ingin kita ingatkan bahwa pasca pemerintah menaikkan harga BBM telah menciptakan multi player effect. Salah satunya pada biaya transportasi yang otomatis akan ikut naik yang berpengaruh pada barang dipasaran yang juga ikut naik, inflasi juga akan tinggi. Muaranya membuat masyarakat menengah ke bawah jadi kesulitan. Terutana masyarakat di bawah garis kemiskinan,” kata Gus Fawait, Jum’at (30/9/2023).
Meski menyebut di Jatim persoalan kemiskinan masih juga terjadi, namun tidak serta merta itu mutlak kesalahan Gubernur Jatim. namun semua harus memahami ini juga dampak dari krisis yang terjadi di wilayah lokal dan internasional. “Gak fair lah kalau ini hanya disalahkan pada seorang gubernur. Banyak faktor juga yang menjadi penyebab. Krisis akibat Covid, yaitu krisis kemanusiaan krisis kesehatan yang menghantam seluruh penjuru dunia. Jangan lupa juga Pandemi PMK (Penyakit Kuku dan Mulut) yang menyerang ternak di Jatim. Padahal para peternak ini masuk dalam katagori masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Belum lagi saat ini ekonomi dunia sedang tidak menentu bahkan beberapa lembaga keuangan dunia juga sudah mengingatkan akan terjadinya resesi ekonomi , yang bisa kita lihat hari ini Amerika sudah mengalaminya akibat perang Rusia dan Ukraina,” ungkap Presiden Laskar Shalawat Nusantara (LSN) ini.
Bagi Fraksi Gerindra tentu kebijakan APBD di 2023 bukanlah hal mudah , sehingga fraksinya kata Gus Fawait punya kepentingan untuk mengawal, membahas, serta bersuara terkait kebijakan Gubenur agar anggarannya berpihak pada rakyat pada wong cilik. “Maka kami memilki dua agenda besar untuk kepentingan rakyat pada APBD 2023 ini, yaitu Gubernur Jatim harus memasukan program padat karya dalam setiap programnya, dan perhatian khusus untuk petani dan nelayan,” tegas politisi muda asli Jember ini.
