JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang berjalan tiga tahun ini diklaim telah meletakkan dua model pendekatan dalam upaya membangun Papua.

Pertama adalah pendekatan infrastruktur, dan kedua pendekatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dan, kedua pendekatan tersebut diharapkan menjadi dasar pembangunan di Bumi Cendawasih yang akan terus berlanjut.

Demikian dikatakan Deputi V Bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Jaleswari berharap pemerintah daerah di Papua menindaklanjuti dasar yang telah dibangun tersebut dengan terus mendekatkan diri serta membangun pola komunikasi dua arah dengan masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok bumi Cendrawasih.

“Yang terpenting adalah bagaimana pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat, terus dikedepankan,” ujarnya.

Ia menyoroti dalam setiap kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menegaskan bahwa paradigma pembangunan nasional saat ini bukan Jawa atau Sumatera sentris, namun harus beriorentasi “Indonesia Sentris”. Maka itu sejak awal pemerintahannya, Kepala Negara telah berkomitmen membangun Indonesia Sentris yang dimulai dari tanah Papua.

“Kunjungan Bapak Presiden sudah sampai 15 kali ke Papua. Itu penting karena Kepala Negara melihat berdasarkan data-data dan fakta,” katanya.

Pendekatan infrastruktur dilakukan dari hal yang paling dasar, mulai dari pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Karena itu, ujar Jaleswari, sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama hingga kedua bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, komitmen menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali di Papua dan Papua Barat, terus terjaga.

“Komitmen itu bukan sekedar retorika, tapi beliau hadirkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat, jadi bukan sekedar komitmen kunjungan ke sana yang sudah 15 kali, tapi lewat terbitnya regulasi-regulasi yang mendukung itu,” ungkapnya.

Menurutnya, regulasi-regulasi itu semua ada dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM), bahkan khusus Papua itu menjadi program prioritas nasional (PSN).
“Regulasi itu di antaranya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang awalnya adalah Inpres Nomor 9/2017. Dengan Inpres 9/2020, kini ada 43 KL yang wajib ikut serta melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat,” lanjutnya.

Ia juga mengungkapkan pentingnya pembangunan SDM Papua. Dikatakannya, komitmen pemerintah dalam pembangunan di tanah Papua bukan hanya sekedar memastikan tersedianya infrastruktur saja, namun juga memastikan penguatan Sumber Daya Manusia.

“Selalu Presiden katakan, kita jangan hanya pendekatan keamanan saja tapi pendekatan kesejahteraan. Bagaimana orang asli Papua (OAP) dengan kebijakan afirmatifnya bisa mendapatkan pemenuhan hak yang selama ini mungkin belum optimal, termasuk pendekatan budaya,” jelasnya.

Karena itulah pemerintah, dikatakan Jaleswari, memastikan jika pembangunan SDM bukan hanya harus terpenuhi soal hak pendidikan serta kesehatan dan lain sebagainya, namun juga pendampingan secara berkelanjutan, di samping alokasi-alokasi anggaran yang harus tepat sasaran.

“Kita semua tahu bagaimana keputusan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua hingga kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga bisa sukses terwujud di sana, itu bukti bahwa jika komitmen seperti yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dijalankan dengan maksimal maka tidak mustahil pembangunan nasional Indonesia terwujud,” pungkasnya. (Rudi_Kanalindonesia.com)