Kecerobohan seperti itu, lanjut Gus Fawait jangan sampai terulang di Raperda APBD 2023. Sebab pihaknya khawatir persoalan ini bisa berdampak sistemik bukan hanya membuat malu gubernur tapi juga bisa membahayakan Gubernur dan masyarakat Jatim.
Temuan lain, yang dinilai Fraksi Gerindra hanya akan membuat nilai negatif kepemimpinan Khofifah adalah, temuan adanya penyertaan modal kepada salah satu BUMD (PT Askrida Jatim) senilai Rp.3 miliar tanpa melalui persetuan DPRD dengan mekanisme Raperda. Padahal dalam aturan jika ingin menambah penyertaan modal kepada BUMD itu harus dibuat landasan hukum berupa Perda terlebih dulu.
“Ini maunya nyelonong saja. Saya rasa ini bukti kegagapan dan keteledoran pembantu gubernur yang tidak bisa menjaga gubernur yang juga tokoh nasional. Kalau mereka tidak bisa menjaga ya Fraksi Gerindra yang akan menjaganya supaya tidak terjerumus membuat kesalahan di ujung masa jabatan Ibu Khofifah,” beber Gus Fawait.
Jika sesuai jadwal yang dibuat, Raperda APBD Jatim 2023 akan disahkan pada 10 November 2022. “Maka sebelum itu, Fraksi Partai Gerindra akan memanggil ahli untuk melakukan kajian terkait temuan-temuan anggota fraksi baik yang ada di Banggar maupun komisi-komisi itu tidak membahayakan gubernur dan masyarakat Jatim,” tegasnya.
“Fraksi Partai Gerindra akan mengawal APBD supaya Clear and Clean supaya betul-betul bermanfaat untuk masyarakat Jatim kerangka nya juga harus mencerminkan kondisi dunia yang kabar nya akan ada resesi di tahun 2023. Minimal kerangka anggaran dan program ini bisa meminimalisir dampak yang terjadi. Namun kita berdoa semoga semuanya baik-baik saja, ” Pungkas Presiden Laskar Shalawat ini. nang
