Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Rohani Siswanto
SURABAYA KANAL INDONESIA. COM – Suasana kurang nyaman Sekdaprov Jatim Adhy Karyono berdasar temuan Fraksi Gerindra DPRD Jatim berlanjut sahut menyahut.
Meski Adhy Karyono sudah memberikan klarifikasi dan argumen terkait temuan Fraksi Gerindra namun jawaban pejabat yang baru beberapa bulan duduk sebagai Sekdaprov ini, justru mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Rohani Siswanto. Politisi asal Pasuruan ini balik menanyakan pemahaman Adhy Karyono dalam menyusun anggaran sesuai UU yang berlaku.
“Terkait dengan dana cadangan dan penyertaan modal kami justru mempertanyakan Pak sekda ini paham aturan apa tidak ya? , ‘ kata Rohani, Minggu (6/11/2022).
Kata Rohani berdasar kan mekanisme dan tahapan penganggarannya yang diatur dlm PP 12/2019 dan tertuang dalam pasal 78 dan pasal 80 haruslah ditetapkan dulu Perdanya baru dianggarkan. “Di aturan tersebut jelas kok tahapannya, ” lanjut politisi Gerindra ini.
Untuj itu Rohani berharap agar sesuai dengan tata aturan yang ada tntang mekanisme dan tata cara penetapan perda, eksekutif diminta membuka aturan dalam Permendagri 80/2015 jo. Permendagri 120/2018 dan PP 12/2018. Serta buka perda 13/2018. “Disitu diatur bagaimana mekanisme penetapan perda. Sekedar mengingatkan, antara raperda APBD dan non- APBD beda nya jauh. Makanya kami melihat ini merupakan kegagapan dari seorang pembantu gubernur, ” tambahnya gusar.
Sedangkan, lanjutnya, terkait penganggaran dana cadangan, Belanja Tidak Terduga (BTT) masuk komponen Belanja dan dana cadangan masuk komponen pengeluaran pembiayaan. “Aturan mana yang dipakai model penganggaran begini. Ngawur ini,” imbuhnya.
Kemudian, terkait dengan anggaran penyertaan modal untuk Askrida, kata Rohani, sudah melanggar PP 12/2019. “Kok malah pakai istilah dicadangkan dulu di APBD. Aturan mana yang dipakai. Panglima tertinggi adalah hukum. Harus ditaati. Perda harus ditetapkan terlebih dulu, baru dianggarkan. Titik. Siapa yang melanggar itu salah. Biro Hukum Setdaprov Jatim sebagai bagian dari eksekutif jangan diam saja soal tata aturan. Kalau eksekutif masih kurang paham, apa perlu Kemendagri dan Kemenkumham kami undang untuk kasih pencerahan?” tantangnya.
Lalu, soal penambahan alokasi dana transfer dari pusat sebesar Rp 1,5 triliun, kata Rohani, DPRD Jatim paham terkait dana earmark yang sudah ditentukan penggunaannya. Tapi OPD yang ketempatan tidak ada yang memasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-nya sewaktu rapat kerja dengan komisi-komisi.
“Sangat mungkin di usulan awal pada R-APBD juga ada program yang sama dengan earmark, sehingga dobel anggaran. Juga, sangat mungkin OPD yang ketempatan masih belum tahu kalau dapat alokasi earmark. Buktinya tidak ada yang memasukkan dalam RKA-nya. Ujung-ujungnya pagu anggarannya tidak sama dengan yang dibahas di komisi mitra kerja. Fungsi anggaran itu ada di DPRD. Apa memang sengaja mau dihilangkan?” Bebernya.
BPKAD Jatim, kata dia, dalam rapat juga telah menegaskan bahwa penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun berjalan adalah Rp 1,6 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk dana cadangan pilgub adalah Rp 300 miliar. Hal ini masih sesuai dengan buku R-APBD.
