Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menyampaikan hal senada. “Terima kasih atas penindakan pada mereka yang menyalahgunakan data kependudukan untuk mencoba mengakali dan mengambil keuntungan dari Program Kartu Prakerja. Berkat kerja keras rekan-rekan kepolisian dan kejaksaaan, perkara ini telah inkracht dan memberikan efek deterrent (pencegahan) agar kejahatan serupa tidak terulang,” urainya.
Denni menekankan, kebijakan yang baik harus didampingi dengan operasionalisasi yang baik. “Operasionalisasi yang baik itu tak hanya dari PMO Kartu Prakerja, tapi juga dari aparat penegak hukum di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, BPKP menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Program Kartu Prakerja. “Kami mengawal dari sisi pengendalian internal dan manajemen risiko. Kami juga memetakan risiko fraud, di sisi lain teman-teman aparat penegak hukum bisa memberikan kepastian hukum untuk menjaga pelaksanaan Program Kartu Prakerja sesuai Perpres Nomor 113/2022,” kata Raden Murwantara.
Agus Sirait dari Kejaksaan Agung menggarisbawahi, dalam pengawasan pelaksanaan Program Kartu Prakerja, berbagai institusi harus bahu-membahu memberikan keadilan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk untuk menyelamatkan keuangan negara. “Hilangkan ego masing-masing sektor, demi kesuksesan program ini,” kata Agus.
Lima bidang pelatihan paling diminati para penerima Kartu Prakeja di Provinsi Sumatera Utara yakni Bidang Penjualan dan Pemasaran (sukses bisnis online, strategi pemasaran dan penjualan, telemarketing), Makanan dan Minuman (mengolah makanan sehat, mengelola usaha warung, Teknik memasak), Gaya Hidup (cara merias diri, merancang busana), Manajemen (belajar startup up, teknik wawancara mendirikan badan usaha), serta Bahasa Asing (kelas bahasa Inggris dasar dan IELTS Lesson).
