“Intinya kami tidak mau, sesuatu yang baik menjadi tidak baik. Sehingga beberapa point kita tolak karena memang tidak sesuai aturan,” jelasnya.
Gus Fawait berharap catatan ini akan menjadi momentun untuk TAPD Pemprov Jatim berhati-hati dengan melihat aturan yang berlaku.
“Pengesahan kali ini kami nilai mejadi gaduh dan tidak mulus karena ketidak hati-hatian Sekdaprov. Kita harus jaga Gubernur dan masyarakat, Karenanya tim anggaran pemprop Jatim kedepan harus belajar lagi, meneliti lebih baik agar menyusun anggaran dengan pas. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan seperti saat ini,” lanjut pria yang juga Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN).
Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambutanya menyampaikan banyak terima kasih atas sinergitas dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan DPRD Jatim sehingga pembahasan Raperda APBD Jatim 2023 bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu serta mempedomani peraturan yang berlaku.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara DPRD Jatim dan jajaran eksekutif terhadap Raperda APBD Jatim 2023 disampaikan Khofifah bahwa pendapatan daerah sebesar Rp.29.299.004.328.593 yang berasal dari PAD Rp.18.617.581.813.593, Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kemudian untuk belanja daerah, lanjut Khofifah sebesar Rp.30.570.972.211.593 yang akan dipergunakan untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer sehingga diperkirakan terdapat deefisit sebesar Rp.1.271.967.883.000, yang akan ditutup dengan pembiayaan daerah.
“Pembiayaan daerah R-APBD Jatim 2023 diproyeksikan Rp.1.271.967.883.000 berasal penerimaan pembiayaan dari Silpa TA 2022 sebesar Rp.1.908.850.350.000 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp,636.882.467.000, sehingga Silpa R-APBD 2023 adalah nol,” pungkas Khofifah. Nang
