Dijelaskan HPL, keberatan para pengusaha seharusnya tidak menjadi pertimbangan utama Gubernur dalam menentukan UMK 2023. Sebab kondisi buruh dengan ancaman resesi 2023 juga juga harus di pertimbangkan.
“Ini kalau diteruskan akan memalukan Jatim. Mengingat hanya Jatim yang tidak menjalankan permenaker no 18 tahun 2022. Saya khawatir Bu Gubernur diberi info yang salah oleh orang orang yang punya kepentingan pribadi dan mengabaikan hak buruh,” jelasnya.
“Kita akan meminta kepada pimpinan Komisi E dan DPRD Jatim untuk meminta kepada Gubernur agar melakukan evaluasi terhadap keputusan terkait UMK 2023 yang telah ditetapkan,” lanjutnya.
Dari data yang ada usulan Bupati/Walikota khususnya di 9 Kota Kabupaten tidak dipakai oleh Gubernur dalam penetapan UMK serta keluar dari aturan Permenaker no 18 tahun 2022.
Data usulan Bupati, Walikota khususnya 9 wilayah, Surabaya 4,691 Juta (7,23%), Sidoarjo 4,684 juta (7,22%), Gresik 4,685 juta (7,18%), Pasuruan 4,699 juta (7,67%), Mojokerto 4,672 juta (7,29%), Kabupaten Malang 3,293 juta (7,33%), Kota Malang 3,210 juta (7,22%), Kota Pasuruan 3,051 juta (7,49%) dan Kota Batu 3,035 juta (7,24%).
Ternyata dalam SK Gubernur untuk UMK 2023 berubah, yakni Kota Surabaya menjadi 4,525 juta (3,43%). Sidoarjo 4,518 juta (3,43%), Gresik 4,522 juta (3,43%), Kabupaten Pasuruan 4,515 juta (3,43%), Kabupaten Mojokerto 4,505 juta (3,44%), Kabupaten Malang 3,268 juta (6,52%), Kota Malang 3,194 juta (6,68%), Kota Pasuruan 3,038 juta (7,05%) dan Kota Batu 3,030 juta (7,07%). Nang
