LOMBOK TIMUR, KANALINDINESIA.COM -Setelah mengawasi proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahap II di Kota Mataram, Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat melanjutkan pemantauan di Lombok Timur.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok ini ingin memastikan secara langsung, bahwa hak-hak masyarakat penerima BLT BBM benar-benar telah diterima dengan semestinya.

“BLT BBM ini adalah penyangga sosial ekonomi agar kenaikan harga BBM tidak terlalu menggerus daya beli masyrakat. Inilah wujud nyata hadirnya negara untuk masyarakatnya,” kata Rachmat, dalam keterangannya, Sabtu (3/12/2022).

Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu telah menyemut di Kantor Desa Pengadangan. Mereka telah berkumpul sedari pagi dengan membawa surat undangan pencairan bantuan sosial yang mereka terima.

Mereka juga membawa KTP dan Kartu Keluarga asli untuk kemudahan proses verifikasi oleh juru bayar dari PT Pos Indonesia.

Kedatangan Rachmat dan rombongan disambut Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juaini Taufik yang didampingi Camat Peringgasela Moh Zulfan, Kades Pengadangan Iskandar, Danramil Masbagik Hasan Basri, dan Kapolsek Peringgasela.

Pada kesempatan tersebut, hadir juga di lokasi, fungsionaris PDIP Hakam Ali Niazi, Sekretaris DPC PDIP Lombok Tengah Suhardiman, Anggota DPRD Lotim dari PDIP Luk Santi serta calon anggota legislatif dari PDIP, Ahwan Purnama.

Oleh warga di sana, Rachmat dielu-elukan. Di masa muda, Rachmat memang pernah tinggal di Desa Pengadangan. Awal perjalanan karir politik gemilang tokoh yang disebut “Datu Lombok” ini juga bermula dari bagaimana dirinya juga digembleng dan ditempa di Desa Pengadangan.

Kepada warga yang hadir, Rachmat menyampaikan bahwa dana BLT BBM tersebut merupakan kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo dengan mengalihkan subsidi BBM menjadi subsidi langsung kepada masyarakat.

“Lamun subsidi BBM sik mauk dengan sak sugih-sugih. Sak bedoe montor. (Kalau subsidi BBM itu dinikmati mereka yang kaya. Mereka yang memiliki kendaraan). Presiden Jokowi mengurangi subsidi BBM, dan uangnya sekarang dibagikan langsung kepada rakyat,” kata Rachmat.

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini pun berpesan kepada seluruh penerima untuk memanfaatkan bantuan tersebut untuk sebaik-baik manfaat. Rachmat juga mengajak mereka untuk selalu bersyukur. Masyarakat juga diingatkan tidak terprovokasi. Apalagi misalnya nanti ada yang datang ngajak-ngajak demonstrasi terkait kenaikan BBM.

“Endek pade mele (jangan pernah mau). Bohong aja pasti mereka itu,” tandas Rachmat.

Dalam kesempatan penyaluran dana BLT tahap II tersebut, Manajer PT Pos Cabang Selong Goderdzio De Araujo menjelaskan, pembayaran BLT tahap II tersebut dibarengi dengan pembayaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bansos PKH. Khusus di Lombok Timur total penerima BLT Tahap II sebanyak 124.106 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pihaknya sudah memulai proses pencairan semenjak 22 November dan ditarget seluruhnya telah rampung dalam dua pekan.

“Capaian kami hingga kemarin, sudah 74,33 persen yang tersalurkan. Atau untuk 92.243 KPM,” kata Goderdzio.

Pencairan saat ini terbagi dalam tiga bagian. Ada warga yang menerima BLT BBM bersamaan dengan dana BPNT dan dana PKH. Ada pula yang menerima BLT dan dana PKH, serta yang menerima BLT BBM dan dana BPNT.

Karena itu, dalam pembagian kemarin, warga tidak menerima jumlah yang sama. Paling tinggi untuk yang menerima BLT, BPNT dan PKH akan mendapat Rp 3 juta. Sementara di bawahnya ada yang mendapat Rp 900 ribu, dan paling sedikit Rp 500.ooo.

Secara rinci, Goderdzio menjelaskan, untuk penerima BLT dan BPNT dan PKH di Lombok Timur, jumlahnya mencapai 54.460 KPM. Hingga kemarin yang sudah terbayarkan 76,75 persen atau 41.797 KPM.

Sementara untuk penerima BLT dan PKH sebanyak 21.677 KPM dan sudah tersalurkan 68,62 persen atau sebanyak 14.874 KPM. Sedangkan penerima BLT dan BPNT jumlah totalnya sebanyak 47.969 KPM dan sudah dicairkan untuk 35.572 KPM atau setara dengan 74,16 persen.

“Kami pastikan bahwa tidak ada pemotongan apa pun. Seluruh dana akan diterima utuh sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat pemberitahuan,” katanya.(dan_kanalindonesia.com)