Upaya Penurunan Angka Stunting, Diskusi Penel sebagai Media Koordinasi Dilakukan
TIDORE, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep), dalam upayanya dalam penanganan stunting terus dilakukan, hal ini agar zero stunting di Kota Tikep tercapai.
Hal tersebut, terpantau saat berlangsungnya diskusi panel audit dan manajemen kasus stunting Kota Tidore Kepulauan.
Diakusi berlangsung di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Provinsi Maluku Utara (Malut), Selasa (20/12/2022).
Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo mengatakan, dalam rangka mewujudkan visi, terwujudnya masyarakat sejahtera menuju Tidore jang foloi, Pemerintah Kota Tikep melakukan berbagai akselerasi pembangunan.
Akselerasi pembangunan dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah masalah stunting.
Sehingga berdasarkan data dari e-PPGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat) per Agustus 2022, terdapat kasus stunting di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 500 orang dari sasaran penginputan 7024 orang.
“Hal ini tentunya menunjukkan kenaikan dari kasus tahun lalu yang hanya berada di jumlah kasus 314 orang namun dari penginputan yang lebih sedikit yakni pada kisaran penginputan 6000 orang,” kata Ismail
Ismail Dukomalamo menghimbau, melalui kegiatan diskusi panel ini, diharapkan ada perhatian besar dari semua OPD untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan ketertinggalan yang dimiliki.
Jangan berhenti di satu titik, cari cara untuk dapat menyelesaikan persolan yang ada, karena disadari bahwa stunting sangat berdampak pada generasi penerus.
“Mari kita bersama-sama, membangun sebuah harapan untuk generasi kita di masa depan, mengerahkan kemampuan terbaik kita, agar Kota Tikep di masa depan, memiliki generasi yang sehat jasmani dan rohani,” ajaknya.
Lanjutnya, atas nama Pemerintah Kota Tidore juga mengapresiasi berkurangnya lokasi khusus (lokus) stunting di Kota Tidore Kepulauan.
Tahun ini lokus masih pada jumlah 26 kelurahan/desa, namun pada tahun depan berkurang menjadi 22 kelurahan/desa.
“Terima kasih kami juga sampaikan kepada tim yang telah bekerja keras mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan hingga kota, pada tahun 2023 ada tiga kecamatan yang dinyatakan tidak menjadi lokus stunting, yakni Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Oba Tengah dan Kecamatan Tidore Timur,” ungkapnya.
“Semoga kecamatan-kecamatan lainnya dapat mengikuti keberhasilan tersebut, dan cita-cita kita bersama untuk bebas dari stunting dapat tercapai,” harapannya.
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara (Malut) yang diwakili Koordinator Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Jubair Manggis mengatakan, kegiatan ini untuk kembali membahas progres perkembangan dalam penanganan stunting di Kota Tidore.
Dengan harapan menjadi suatu media koordinasi seluruh pemangku kepentingan terkait, yang telah ditetapkan berdasarkan SK Wakil Wali Kota, sehingga bersama-sama mencari solusi dan membuat yang terbaik untuk Kota Tidore ke depan.
Jubair menambahkan, meskipun ada sedikit perbedaan data angka stunting antara data SSGI dan data bulanan timbang.
Tetapi kita harus sepakat bahwa saat ini ada permasalahan penting dan strategi yang harus dihadapi secara fokus untuk menurunkan angka stunting di Kota Tidore sesuai dengan data SSGI.
Kami juga berharap agar adanya suatu gerakan yang secara massif dari tim TPPS kecamatan dan kelurahan/desa, untuk saling bersinergi dan berkolaborasi yang signifikan dalam melakukan aksi percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing.
Perlu diketahui juga bahwa, Kota Tidore termasuk salah satu kota di Indonesia yang menerima apresiasi penghargaan dari kepala BKKBN Pusat, sebagai salah satu kota dengan cakupan kepala keluarga terverifikasi dan tervalidasi tertinggi di Indonesia. (Iswan_KanalIndonesia.com)