Menteri Anas Ungkap Beberapa Indikator yang Pengaruhi Tunjangan Kinerja

- Editor

Kamis, 5 Januari 2023 - 19:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BIROKRASI, KANALINDONESIA.COM: Menteri Anas ungkap, Kalau nilai RB (reformasi birokrasi) diukur hanya untuk menaikkan tunjangan kinerja (Tukin).

Maka ke depan dampaknya akan kecil untuk rakyat, karena hanya mengukur dampk di internal birokrasi saja.

“Tentu untuk menaikkan tunjangan kinerja ini ukurannya bukan hanya nilai RB, nilai RB itu ada di Kemenpan RB,” kata Menpan Anas, dilansir dari Channel Youtube CNBC Indonesia, Kamis (5/11/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menteri Anas mengatakan, tapi sudah WTP belum, di rencananya seperti apa dan seterusnya, sehingga ada indikator-indikator itulah yang mendorong nilai RB nya naik.

Seperti itu sehingga kemudian Tukin bisa dinaikkan berapa persen 40% 60% 80%, oleh karena tunjangan kinerja ini salah satu dari RB.

Maka sekarang reformasi birokrasi ini, atas arahan presiden kita fokus ke RB yang berdampak.

“Selama ini reformasi birokrasi itu kan ada 8 area perubahan lebih di hulu, nah hilir mesti berdampak,” ungkap Anas.

Baca Juga :  Hari Pertama Masuk Sekolah, Ratusan Siswa SDN Tamberuh Belajar Di Gerasi Rumah Warga

“Kita ini sibuk dampak buat rakyat siang malam,” ujarnya.

Oleh karena itu, saran presiden kemudian kami tetapkan sekarang, kami fokus dari reformasi birokrasi berdampak.

Pertama adalah RB tentang kemiskinan, kalau tata kelola programnya dan penanganan kemiskinan yang bagus di kabupaten itu maka RB naik.

Ke dua adalah terkait dengan penanganan investasi, kalau layanan investasi bukan hanya di dinas investasi.

“Tapi juga ada di PU, iklim pelayanan dan seterusnya, kalau dia bagus pelayanannya pasti investasi naik,” terangnya.

Jika investasi naik berarti lapangan pekerjaan tersedia, banyak lapangan kerja banyak, berarti penanganan kemiskinan juga akan turun.

Jadi kami fokus disitu, nilainya pasti kelihatan kalau daerahnya fokus inovasi penanganan kemiskinan, tata kelolanya benar, pasti penanganannya bagus.

ke tiga adalah digitalisasi, prioritas digitalisasi ini, kalau digitalnya jalan pasti pelayanannya cepat, pasti pelayanan lebih transparan lebih akuntabel.

Maka digitalisasi ini bisa memotong mata rantai-rantai bisnis proses yang panjang menjadi pendek.

Baca Juga :  Hari Pertama Masuk Sekolah, Ratusan Siswa SDN Tamberuh Belajar Di Gerasi Rumah Warga

Sama ketika saya jadi kepala LKPP dari 8 bisnis proses saya potong menjadi dua sehingga memotong mata rantai yang panjang.

Sehingga produk katalognya dari setahun rata-rata 52000 sampai 90000 sekarang sudah 2 juta. Ini karena bisnis proses yang kita buat.

Ke tiga adalah penanganan prioritas presiden yaitu inflasi dan belanja e-katalog dalam negeri.

Bagaimana menangani inflasi yang terukur, kalau katalognya jalan dampaknya jelas, produk dalam negeri dan produk lokalnya akan mudah dibeli.

Proses pengerjaan cepat dan rakyat akan segera merasakan, misalnya aspal bisa dimasukkan katalog kemudian pembangunan jalan bisa katalog paving juga dan tidak perlu lelang yang panjang.

Maka di triwulan pertama, rakyat pasti akan merasakan dampak dari program pembangunan.

“Inilah yang kita dorong, reformasi berdampak tadi, nah kalau berdampak dirasakan rakyat saya kira birokrasi kita juga akan mendapatkan tempat yang semakin baik di hati rakyat,” pungkasnya. (Iswan_KanalIndonesia.com)

Berita Terkait

Hari Pertama Masuk Sekolah, Ratusan Siswa SDN Tamberuh Belajar Di Gerasi Rumah Warga
Hut Bhayangkara ke-78, 67 Personel Polres Semarang Dapat Kenaikan Pangkat
Polres Semarang Terima Kunjungan 20 Serdik Sespimma Angkatan 71
HUT Bhayangkara ke-78, Ini Pesan Kapolres Semarang
159 Kades Pamekasan Dikukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan 8 Tahun, Ini Tanggapan IKASA Kecamatan Tlanakan
Polres Pamekasan Sumbang Enam Titik Sumur Bor Untuk Kebutuhan Air Bersih Masyarakat
Gelar Bimtek, Tiem Gabungan BKC Ilegal Pamekasan Akan Gelar Pemberantasan Rokok Ilegal
Kapolda Jateng Hadiri Sholawatan di Pabelan

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 16:12 WIB

Hari Pertama Masuk Sekolah, Ratusan Siswa SDN Tamberuh Belajar Di Gerasi Rumah Warga

Rabu, 3 Juli 2024 - 07:03 WIB

Hut Bhayangkara ke-78, 67 Personel Polres Semarang Dapat Kenaikan Pangkat

Rabu, 3 Juli 2024 - 06:44 WIB

Polres Semarang Terima Kunjungan 20 Serdik Sespimma Angkatan 71

Selasa, 2 Juli 2024 - 04:25 WIB

HUT Bhayangkara ke-78, Ini Pesan Kapolres Semarang

Rabu, 26 Juni 2024 - 20:54 WIB

159 Kades Pamekasan Dikukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan 8 Tahun, Ini Tanggapan IKASA Kecamatan Tlanakan

Selasa, 25 Juni 2024 - 23:00 WIB

Polres Pamekasan Sumbang Enam Titik Sumur Bor Untuk Kebutuhan Air Bersih Masyarakat

Senin, 24 Juni 2024 - 11:03 WIB

Gelar Bimtek, Tiem Gabungan BKC Ilegal Pamekasan Akan Gelar Pemberantasan Rokok Ilegal

Rabu, 19 Juni 2024 - 11:05 WIB

Kapolda Jateng Hadiri Sholawatan di Pabelan

KANAL TERKINI