Sementara itu Kepala Cabang Dinas Kehutanan Pemprov Jatim di Wilayah Madiun Ir Didik Susanto, mengatakan bahwa masalah anggaran memang menjadi kendala pengembangan dan pembinaan hutan rakyat, maka yang tejadi adalah berinovasi secara swadaya, “Anggaran kita minim Pak, makanya kita akhirnya harus swadaya agar beberapa program bisa berjalan. kami bekerja sama dengan beberapa pihak untuk memenuhi kebutuhan bibit , termasuk dengan teman teman PK . kita selalu berupaya maksimal, karena memang anggaran belum mempuni,” tandasnya.
Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun ini mencakup Kabupaten Ngawi, Magetan, Kabupaten dan Kota Madiun. Total luas hutan rakyat di Kabupaten Madiun seluas 14.516,81 Ha, Kota Madiun 183,40 Ha, Ngawi 15.402,93 Ha dan Magetan 17.075,05 Ha. Sementara hutan negara di Kabupaten Madiun seluas 45.718 Ha, Ngawi 43.130,41 Ha, dan Magetan 7.557,4 Ha.
Sekedar untuk diketahui Kulin KK adalah skema pengelolaan hutan berupa kerja sama antara masyarakat sekitar hutan dengan Perhutani, baik di hutan produksi maupun hutan lindung. Masyarakat yang telanjur mengelola lahan Perhutani diizinkan mengajukan kerja sama kepada Perhutani sehingga aktivitas mereka menjadi legal. nang
