Kemudian Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli menjadi Narasumber (Pembicara) dalam dialog dan diskusi di Kampus STT Indonesia Timur (INTIM), pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, di Kampus STT INTIM, Makassar, Sulsel. Pertemuan dialog dan diskusi dihadiri juga oleh Doktor (Cand). Ibnu Hadjar (Akademisi/Dosen Universitas Islam Negeri/UIN Alauddin, Makassar, Sulsel, yang juga mantan salah seorang Ketua Pengurus Besar HMI). Juga Ada beberapa Akademisi (Dosen) dan Mahasiswa datang menghadiri dan mengikuti sekaligus menjadi Peserta kegiatan dialog dan diskusi. Temanya adalah : “Partisipasi Perguruan Tinggi Dalam Negara Pancasila”. Ketua (Rektor) STT INTIM Pdt. Doktor Lidya Tandirerung, M.Th menyampaikan Kata Sambutan Pengantar dan Pembuka, dan selanjutnya Pdt. Doktor Ones Kambodji memandu (Moderator) kegiatan.
Sebelumnya, Kemudian Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli menjadi Pembicara Utama dalam sebuah Dialog bertemakan : “Demokrasi dalam Era Post Truth melalui Literasi, Narasi, dan Diskursus Politik”. Ada beberapa orang dari kalangan Akademisi, Birokrasi, Profesional, dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diundang menjadi Narasumber. Ada banyak dari berbagai kalangan yang datang menghadiri dan mengikuti Dialog, antara lain Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan para Pimpinan, Pengurus, dan Aktifis organisasi kemahasiswaan intra dan ekstra kampus. Ada juga sejumlah Aktifis dan Alumni dari kalangan Organisasi Kemahasiswaan yang tergabung dalam komunitas “Kelompok Cipayung”.
Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli bertemu, berdialog, dan berdiskusi sembari menjadi Pembicara (Narasumber) bertajuk : “Quo Vadis Politik Negara Indonesia”. Kegiatan diselenggarakan oleh komunitas dan Ormas Kemahasiswaan Ekstra Kampus (GMKI) Cabang Makassar. Kalangan Mahasiswa dan Aktifis serta Pimpinan dan Pengurus Ormas datang menghadiri dan mengikuti kegiatan sembari berdialog dan berdiskusi dalam beberapa sesi. Keseluruhan ekosistem Politik Bernegara Indonesia berbasis pada peningkatan dan percepatan menarasikan dan membumikan Nilai-Nilai Pancasila dan Prinsip-Prinsip UUD NRI Tahun 1945.
Provinsi Sulsel adalah sebuah horizon kewilayahan dan kawasan strategis dalam konteks Pembangunan dan Pemajuan Indonesia. Pembangunan, penataan, dan pemeliharaan sistem keamanan regional dan ketertiban kolegial, harus semakin terbangun dan tumbuh kondusif. Kualitas stabilitas politik, keamanan, dan perdamaian, mesti senantiasa maju secara dinamis dan dialektis dalam koridor demokratis konstitusional. Demikian juga moralitas, integritas, dan kredibilitas penegakan hukum, pada dasarnya berposisi dan berperan memastikan dan mengukuhkan Negara Hukum Indonesia sebagai Negara Hukum Demokratis Konstitusional.
Pembangunan dan pemajuan Provinsi Sulsel, harus diletakkan dan ditumbuhkan dalam perspektif historis keberadaan dan kebangkitan kualitas ekosistem reformasi dan agenda Pemajuan Indonesia Raya. Agenda Reformasi dan Pemajuan Indonesia Raya, pada dasarnya harus semakin memcerminkan, mempraxiskan, mengukuhkan, dan mengukuhkan Nilai-Nilai Negara Pancasila Indonesia. Ada keterikatan pegangan dan sinar terang penuntun ketika ada peran dan partisipasi dari berbagai bahkan keseluruhan elemen dan komunitas.
Peran dan partisipasi jajaran kenegaraan (institusi dan jajaran Ketentaraan/TNI dan Kepolisian/Polri, dan lain-lain) serta kalangan perguruan tinggi, kemasyarakatan, profesional, civil society, dan lain-lain, pada dasarnya terikat dan terarahkan pada ideologi dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ideologi Pancasila dan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan bintang penuntun dan matahari penerang terhadap pertumbuhan demokrasi dan pergerakan diskursus Politik Negara Indonesia.
