SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Merasa diabaikan terkait keberadaan listrik di daerahnya,
sejumlah warga Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep wadul ke Komisi D DPRD Jawa Timur, Kamis (5/1/2023). Mereka mengeluhkan pembangunan aliran listrik yang tidak kunjung selesai.
Ahmad Juhairi Koordinator Asosiasi Masyarakat Masalembu mempertanyakan pembangunan listrik di Kepulauan Masalembu yang tak juga segera diselesaikan, padahal pekngerjaannya sudah berjalan sejak 2020.

“Kami berharap agar Komisi D mendatangkan pihak-pihak terkait untuk mengetahui penyebab kenapa hingga saat ini tidak kunjung selesai pembangunannya. Padahal sampai sekarang masyarakat Masalembu ini sangat membutuhkan listrik,” katanya dihadapan para wakil rakyat.

Ternyata tuntutan warga Masalembu ini sudah disampikan sejaka 2019 lalu. Hal ini diungkapkan anggota Komisi D DPRD Jatim Martin Hamonangan. Politisi PDIP ini menjelaskan sejak 2019 mereka sudah mempertanyakan tindak lanjut fasilitas listrik ini. Sepengetahuan Martin, dalam proses pelaksanaannya, ada hambatan terkait dengan pembebasan lahan.

“Jadi ketika PLN ingin mengeksekusi penyaluran listrik, terkendala pada proses administrasi pembebasan lahan. Jadi kemungkinan nanti kita akan panggil, apakah ini kemudian masih tetap bisa dianggarkan pada 2023, Maka kalau memang tetap dianggarkan di 2023 kita akan push penyelesaian itu. Karena bagaimanapun ini kan menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

Martin mengatakan kendala utamanya adalah kepemilikan lahan, yakni banyak yang statusnya masih letter C. Menurutnya yang akan menyelesaikan hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Apakah itu nanti ditingkatkan dari letter C kepada posisi atau status yang bisa dibebaskan. “Kita akan mengundang semua stakeholder yang terkait dengan pengadaan distribusi listrik, utamanya adalah PLN. Karena menurut saya ini anggarannya ada di PLN,” terangnya.

Lebih lanjut Martin mengatakan saat ini warga Masalembu secara pribadi swa sembada menggunakan diesel untuk mendapatkan listrik. “Setahu saya PLN punya kebijakan akan menyalurkan listriknya ke pulau-pulau terluar. Semoga permasalahan ini segera teratasi,” katanya. nang