Fredy berharap pemerintah konsisten menjalankan undang undang yang bisa menyaring konten konten hoaxs, provokatif dan meenyesatkan agar tayangan dimedsos yang sampai ke masayarakat adalah yang bisa dipertanggung jawabkan, “Kan ada undang-undang penyiaran publik, cuma ya itu salah satunya yang menjadi sasaran kan media publik terutama media elektronik. Tetapi sampai sejauh mana jangkauannya, tentunya aturan main yang punya kompetensi di bidangnya, misalnya menko komunikasi. Dia kan sudah membuat langkah yang kira kira gak sesuai segera di lakukan tindakan. Contohnya yang sederhana yang berbau asusila, pasti kan langsung di blok. Saya kira termasuk media media sosial yang sudah mengarah negatif, tidak obyektif, seharusnya bisa di blok. Kalau asusila saja bisa dilakukan, kenapa media ini tidak dilakukan yang sama. Aturannya saya kira ada. Tidak lanjut pemaknaan dari media-media sosial termasuk dari Undang-undang Penyiaran itu ada dan harus segera diatur oleh Menkominfo,” tambahnya.
Fredy melihat adanya narasi narasi yang bersifat memojokkan, fitnah dan rekayasa biasanya dilakukan oleh orang orang yang tidak paham dalam membuat sebuah karya jurnalistik, “Kalau seperti kita, yang mengerti aturan, tidak mungkinlah membuat suatu berita atau cerita, atau narasi rekayasi yang sampai memojokkan orang. Tapi publik kan tidak semuanya tahu, seharusnya pemerintah membuat shock therapy,” harapnya. nang
