JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan hadir pada peringatan Hari Desa Nasional 2023 di GBK Soekarno, Senayan, Jakarta, tanggal 19 Maret 2023 mendatang.
Demikian diungkapkan A. Anwar Sadat, SH selaku Sekjen Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) pada press conference di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta, Jum’at (17/2/2023).
Ia menjelaskan kepastian kehadiran Presiden RI Joko Widodo berdasarkan hasil konsultasi ketua dewan penasehat dan pembina DPP APDESI Luhut Binsar Panjaitan dengan Kepala Negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Presiden meminta peringatan 9 tahun lahirnya UU Desa juga dimeriahkan dengan Desa Expo 2023 dan pertunjukan musik yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 di tempat yang sama,” kata Anwar Sadat.
Semula peringatan Hari Desa Nasional 2023 sesuai dengan Surat Undangan Nomor: 04A/DPP APDESI- 9 Tahun UU Desa /II/2023 tentang Acara Peringatan 9 Tahun UU Desa akan dilaksanakan Minggu, 19 Februari 2023 bertempat di stadion Gelora Bung Karno 09.00 – 16.00 WIB dengan agenda utama pengarahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Bahkan kegiatan yang akan digelar Minggu, 19 Februari 2023 ini telah mengantongi Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan dari Menteri Dalam Negeri, Izin Keramaian dari Kapolda Metro Jaya, Rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid, Rekomendasi Rapat Koordinasi Kapolda Metro Jaya, Keterangan Pemakaian Gelora Bung Karno, serta Rundown Acara Final Peringatan 9 Tahun UU Desa serta Layout Crowd Manajemen Kegiatan 19 Pebruari di GBK sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan acara.
“Mengingat sudah ada peserta Hari Desa Nasional 2023 yang datang ke Jakarta dari seluruh Indonesia, maka kami panitia pelaksana menggelar pelaksanaan Simposium Desa memperingati 9 Tahun UU Desa dengan tema utama Revisi UU Desa Demi Kedaulatan Desa pada Minggu, tanggal 19 Februari 2023 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, pukul 10.00 – 16.00 WIB,” imbuh Widhi Hartono selaku Ketua Umum DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia)
Widhi memaparkan smposium “Pentingnya Revisi UU Desa” ini akan dihadiri oleh 2500 Kepala Desa, Anggota BPD serta Perangkat Desa perwakilan Kabupaten se Indonesia.
“Simposium ini akan menghadirkan Keynote Speaker Ketua MPR RI, Dr. H. Bambang Soesatyo, SE, MBA, sedangkan narasumber pakar hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa,” ungkap Widhi.
Hal senada dikatakan Indra Utama selaku Ketua DPP ABPEDNAS
(Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan permusyawaratan Desa Nasional) bahwa simposium juga akan dihadiri sejumlah tokoh penggagas yang banyak terlibat dalam lahirnya UU Desa.
“Tokoh yang akan hadir antara lain Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjabat Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Ahmad Muqwam (Ketua Pansus UU Desa), Dr. H. Eko Prasetianto Purnomo Putro, S.Si.MSi (Dirjen Bina Pemerintahan Desa), Budiman Sudjatmiko (Pemerhati Desa) , Dr. Sutoro Eko (Ketua STPM Jokjakarta), Drs. Agung Heri Susanto (Sekretaris MPO DPP APDESI), pengarah Muh Asri Anas, dan Ketua MPO APDESi. Pembina DPP ABPEDNAS dan DPN PPDI,” pungkas Indra Utama. (Rudi_Kanalindonesia.com)
