BANGKALAN,KANALINDONESIA.COM:Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jawa Timur (Jatim) menargetkan setiap desa nantinya akan terjaring 100 pekerja rentan ikut BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan – Jatim.

“Saya berharap 100 pekerja rentan bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan jaminan sosial, ” ujar Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jatim, H. Purnomo, Kamis (9/3/2023).

Menurut Purnomo, bila 100 pekerja disetiap desa dikumpulkan akan menjadi besar. Bisa dilihat dari desa yang ada di Kabupaten Bangkalan saat ini jumlahnya 273 desa dan 8 kelurahan. Itu berarti kontribusi Pemerintah Desa dalam melindungi para pekerjanya, cukup bagus.

“Coba dihitung 273 desa kali 100 ditambah 8 kelurahan kali 100, jumlahnya mencapai 28.900 pekerja, ” terangnya.

Lebih lanjut H. Purnomo berharap bantuan Pemkab. Bangkalan tidak hanya dari daerah saja tetapi bisa menggunakan dana desa.

“Dengan demikian, masyarakatnya bisa lebih sejahtera lewat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ucap Purnomo.

Pada kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan klaim santunan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan kematian serta purna tugas Kepala Desa. Diterima oleh para akhli warisnya masing – masing.

Sementara Plt. Bupati Bangkalan, HM. Mohni mengatakan BPJS Ketenaga kerjaan untuk melindungi pekerja rentan didesa, seperti guru ngaji, petani dan nelayan.

“Keikutsertaan mereka semata – mata bertujuan melindungi para pekerja rentan di pedesaan, ” ucap Bupati Mohni saat launching Gerakan 100 pekerja rentan di pedesaan. Bertempat di pendopo agung Bangkalan.

Selanjutnya, Pemkab. Bangkalan berencana akan mengeluarkan Surat Edaran (SE). Kemudian lewat Camat se – Kabupaten Bangkalan diminta agar SE tersebut disebar kepada seluruh kepala desa.

Plt. Bupati Bangkalan menambahkan bahwa sejatinya masyarakat sudah banyak yang mengerti dan tahu manfaat dari keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

“Dengan ikut BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan seluruh masyarakat desa dengan segala profesi yang disandang, bisa terlindungi, ” pungkas mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan tersebut. (sumaryanto_kanalindonesia.com)