“Berdasarkan keterangan dari pihak Rumah Sakit, semua petugasnya sudah memenuhi kelayakan penanganan, SOP nya pun sudah sesuai,” terang dr. Danang, perwakilan Dinkes Sidoarjo, saat hearing.
“Terkait polemik ini, kami dari Dinkes menyarankan kepada pihak Rumah Sakit agar sowan ke pihak keluarga pasien, untuk duduk bersama agar mendapatkan jalan keluar secara kekeluargaan,”katanya.
Disinggung soal indeks pelayanan, dr.Danang mengatakan,” kami akan segera melayangkan surat peringatan kepada Rumah Sakit Bunda, terkait indeks pelayanan pasien yang masih rendah,” ujar dr. Danang.
Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Sidoarjo, dr. Nugroho mengatakan kalau IDI Sidoarjo, baru tahu saat ada undangan hearing dari komisi D DPRD Sidoarjo.
“Mengenai pelayanan di Rumah Sakit, IDI tidak punya otoritas terlalu mendalam, yang punya wewenang adalah komite medis dan Direktur RS,”ujarnya.
dr.Nugroho juga menjelaskan kalau dokter yang berdinas di Sidoarjo, harus ada surat rekomendasi dari IDI cabang Sidoarjo.
“Apakah dokter yang berdinas di klinik, di RS umum atau Swasta itu sudah mengantongi sertifikat kompetensi dan lainnya, kami akan verifikasi terlebih dahulu, baru kalau sudah dinyatakan layak, kami akan buatkan surat rekomendasi ke tempat tugasnya,”tegasnya.
“Kalau yang bersangkutan itu ada pelanggaran kode etik, kami bisa berikan sangsi,”tegasnya.
Karena pada saat hearing pihak Rumah Sakit Bunda tidak hadir, Ketua komisi D DPRD Sidoarjo, akan segera memanggil untuk memberikan jawaban yang sebenarnya.
“Kami segera memanggil Dirut RS Bunda, agar masalah ini tidak berlarut-larut. Seharusnya pihak pihak RS swasta ikut mendukung program Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, apalagi ini menyangkut nyawa manusia. Agar tidak terjadi pada warga yang lain, kami akan panggil semua RS Swasta yang ada di Sidoarjo agar melakukan pelayanan terbaik pada masyarakat,”pungkas Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih. (Irwan_kanalindonesia.com).
