LUMAJANG KANALINDONESIA.COM –  Akses modal masih menjadi kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM untuk kembangkan usahanya, karenanya pemrintah diminta segera hadir memberi solusi.

Ketua Fraksi DPRD Jatim Muhammad Fawait langkah strategis ini dibutuhkan agar iklim usaha masyarakat kecil ini berkembang sehingga secara otomatis kemiskinan bisa terkurangi.
Salah satu yang diharapkan adalah BUMD milik pemerintah provinsi yang bergerak dibidang perbankan.

“Ketika tadi sosialisasi di Lumajang memang rata-rata petani, UMKM dan pelaku sektor informal (PKL) ini mereka mempunyai keterbatasan dan kendala yaitu akses modal,” ujarnya usai memberikan sosialisasi peraturan daerah tentang penyertaan modal di Lumajang, Sabtu (15/4/2023).

Politisi yang akrab disapa Gus Fawait ini menyebut BUMD perbankan seperti Bank Jatim, BPR Jatim, dan Jamkrida harus aktif turut juga membantu masalah permodalan UMKM serta petani.

“BUMD Jatim, BPR Jatim, Jamkrida termasuk Bank Jatim ini harus satu frekuensi dengan visi misi gubernur, dengan keinginan gubernur untuk pembebasan kemiskinan,” katanya.

Apalagi dari data kemiskinan di Jatim ternyata masih melebihi nasional. Maka tidak ada solusi paling pas dengan melibatkan BUMD sektor keuangan hadir untuk menyelesaikan masalah kemiskinan melalui bantuan modal sektor UMKM dan petani.

Sebagai Ketua Fraksi dirinya akan meminta anggota Fraksi Gerindra, terutama yang ada di Komisi C untuk mengawal kinerja penyaluran kredit Bank Jatim dan BPR Jatim untuk sektor informal.

“Kami akan melihat seperti apa akses kredit bank Jatim, BPR Jatim yang diberikan di sektor ini, pertanian, UMKM dan informal yakni para PKL,” ungkapnya.

Meski tetap mengingatkan bahwa mencari keuntungan merupakan keniscayaan bagi BUMD. Namun, ikut serta bersama Pemprov Jatim untuk sebuah perjuangan pengentasan kemiskinan juga harus dilakukan.

“Bank Jatim, BPR Jatim punya PAD yang tinggi kami senang. Tetapi kami jauh lebih senang apabila bank Jatim, BPR Jatim benar-benwr satu frekuensi dengan gubernur untuk memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM sektor informal seperti PKL, pedagang kelontong, dan juga petani,” matanya.

“Kami berkeyakinan apabila petani pelaku UMKM pelaku informal seperti PKL ini belum bisa mengakses permodalan dengan baik maka kemiskinan di Jatim akan sangat sulit diurai,” imbuhnya. nang